Posts Tagged ‘yuris[rudensi’

Pembebasan Terlapor Tidak Dapat Dijadikan Dasar Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum


Kaidah Hukum:
Perbuatan melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib adalah hak setiap warga negara dan pembebasan Terlapor/Penggugat tidak menyebutkan Pelapor/Tergugat perbuatan melawan hukum.

Yurispudensi Mahkamah Agung
No. 505 K/Pdt/2011

Tanggal 31 Mei 2011

Putusan

 

Kaidah Hukum:

Ttindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penipuan, adalah hak dan karenanya bukanlah Perbuatan Melawan
Hukum yang dapat dituntut secara Perdata, walaupun yang dilaporkan tersebut
setelah diperiksa oleh Penyidik, dinyatakan dihentikan Penyidikannya karena
tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No.  2494 K/Pdt/2009

Tanggal 09 Juni 2010

Putusan

 

Iklan

Pasal 303 bis KUHP


Kaidah hukum:

Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena apabila ada dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ditempat umum, melanggar pasal 303 Bis KUHP, maka seharusnya PN Sragen mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kepolisian untuk kemudian diajukan kepersidangan melalui kejaksaan / Penuntut Umum bukan diperiksa dan diadili menurut acara pemeriksaan ringan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 962 K/PID/1996

Terbit : 1997

Hal. 384

Sentana Nyeburin


Kaidah hukum:
Seorang sentana nyeburin yang menyalahi darmanya sebagai sentana,dapat diberhentikan sebagai sentana nyeburin.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1131 K/Sip/1973
Terbit : 1977-2
Hal. 52-55

Pengadilan Tinggi Harus Memeriksa Dakwaan Subsidair Apabila Dakwaan Primair Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Dalam hal ada dua tuduhan di mana tuduhan primair terbukti dan tuduhan primair itu dapat dibanding, maka kalau dalam Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuduhan primair tidak terbukti, Pengadilan Tinggi harus memutus juga tuduhan subsidiarnya ini termasuk perkara yang menurut pasal 6 ayat 1 UU No.1 Drt. Tahun 1951 tidak dapat di banding, karena Pengadilan Tinggi di sini bertindak selaku Hakim Pertama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 162 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 69-78