Posts Tagged ‘uu’

Perkawinan Sebelum UU No. 1 Tahun 1974


Kaidah hukum:
Karena perkawinan dilangsungkan sebelum UU No. 1 tahun 1974 berlaku secara effectif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkawinan menurut B.W. sekalipun yang bersangkutan beragama Islam, sehingga gugatan ini termasuk jurisdiksi Peradilan Umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 726 K/Sip/1976
Terbit : 1978-1
Hal. 220-234

Harta Bersama Dibagi Sama Rata Antara Bekas Suami Istri


Kaidah hukum:
Sejak berlakunya UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1448 K/Sip/1974
Terbit : 1977-2
Hal. 31-37

Hukuman Pasal 23 dan Pasal 36 UU No. 9 Tahum 1976


Kaidah hukum:
Pidana yang dijatuhkan karena tindak pidana pasal 23 (5) jo pasal 36 (5) sub b UU No.9 tahun 1976 haruslah kumulatif : pidana badan dan denda.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 76 K/Kr/1981
Terbit : 1984-2
Hal. 1-27

Gugatan Tidak Diterima Karena Belum Sampai Masanya (Prematur)


Kaidah hukum:
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Persetujuan pegang gadai antara penggugat dengan tegugat, di mana diperjanjikan bahwa tergugat akan menguasai tanah sengketa selama 75 tahun dan kepadanya diijinkan untuk mendirikan rumah dengan secukupnya di atas tanah itu, tidaklah termasuk dalam cakupan pasal 7 Undang-Undang No. 56/1960.

Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 101 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 99-102

Alat Pekerjaan yang Digunakan Sehari-hari Bukan Merupakan Senjatan Tajam


Kaidah hukum:

Bagi seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.

Maka berdasarkan pasal 16 UU Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1950 permohonan kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 103 K/Kr/1975

Terbit : 1977-1

Hal. 1-5