Posts Tagged ‘undang-undang’

Perkawinan Sebelum UU No. 1 Tahun 1974


Kaidah hukum:
Karena perkawinan dilangsungkan sebelum UU No. 1 tahun 1974 berlaku secara effectif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkawinan menurut B.W. sekalipun yang bersangkutan beragama Islam, sehingga gugatan ini termasuk jurisdiksi Peradilan Umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 726 K/Sip/1976
Terbit : 1978-1
Hal. 220-234

Iklan

Menambah Jenis Hukuman Yang Ditetapkan Dalam Pasal 10 KUHP Adalah Tidak Dibenarkan


Kaidah Hukum:
Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 59 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 27-32
No. 74 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 43

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Peraturan Perundang-Undangan


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perundang-undangan sekarang ini sudah menjadi suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah cabang ilmu hukum yang meneliti gejala peraturan perundang-undangan, yaitu setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur manusia yang bersifat dan berlaku mengikat umum.

Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu perundang-undangan mempunyai unsur-unsur sifat ilmiah:
1. Berobjek
2. Bermetode
3. Bersistem
4. Bersifat Universal

1. Berobjek
Objek ilmu perundang-undangan adalah perundang-undangan atau hukum yang diundangkan.

2. Bermetode
Pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada norma hukum yang bersifat hirarkhis. Norma hukum yang tertinggi sebagai dasar norma hukum di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya.

3. Bersistem
Ada dua sistem hukum, sistem hukum Continental dan Anglo Saxon.

Ciri-ciri sistem hukum Continental
– Mengutamakan hukum tertulis
– Disusun dalam suatu kitab undang-undang (kodifikasi) sehingga sistem disebut juga Codified law system.
– Suatu undang-undang itu baik apabila memenuhi syarat, bersifat umum dan undang-undang harus lengkap, terkodifikasi.
– Kedudukan pemerintah dan hakim adalah sebagai petugas yang menerapkan undang-undang.
– Mengutamakan hukum keperdataan.

Ciri-ciri sistem hukum Anglo Saxon
– Mengutamakan Yurisprudensi.
– Perkembangan hukum mengacu pada kasus-kasus konkrit. Dari kasus-kasus tersebut lahir kaidah dan asas hukum.
– Sistem ini biasa disebut juga Case law system.

4. Bersifat Universal
Peraturan perundang-undangan tidak terikat oleh waktu, tempat maupun tradisi.

Landasan Yuridis Peraturan Perundang-undangan

Agar Peraturan perundang-undangan dapat berlaku mengikat dan mempunyai efektifitas dalam pengenaan sanksi maka perlu persyaratan yuridis yang harus dipenuhi. Persyaratan yuridis tersebut yang menjadi landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan.

Persyaratan yuridis tersebut adalah:
– Dibuat dan dibentuk oleh organ yang berwenang.
– Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur.
– Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang ditentukan.
– Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Asas-asas Umum Peraturan Perundang-undangan

– Tidak berlaku surut.
– Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi.
– Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undangan yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalli).
– Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriore derogat lex priori).
– Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
– Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan dan pelestarian (welvaarstaat)

Asas-asas Umum Peraturan Perundang-undangan(menurut UU 10/2004)

Ada dua pengelompokan asas-asas umum peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, yaitu:

1. Asas yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan perundang-undangan. (Pasal 5)
2. Asas yang berkaitan dengan materi muatan Peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 ayat (1))

Ad. 1. Asas yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan perundang-undangan. (Pasal 5)
– Kejelasan tujuan.
– Kelembagaan atau organ yang tepat.
– Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
– Dapat dilaksanakan.
– Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
– Kejelasan rumusan.
– Keterbukaan.

Ad.2. Asas yang berkaitan dengan materi muatan Peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 ayat (1)
– Asas pengayoman.
harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
– Asas kemanusiaan.
memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
– Asas kebangsaan.
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
– Asas kekeluargaan.
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan.
– Asas kenusantaraan.
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan di daerah merupakan bagian dari sistem hukum yang berdasarkan Pancasila
– Asas Bhineka Tunggal Ika.
harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budayak hususnya menyangkut masalah-masalah sensitif dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
– Asas keadilan.
harus mencerminkan rasa keadilan bagi setiap warga negara secara proporsional.
– Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
– Asas ketertiban dan kepastian hukum.
harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.
– Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
harus mencerminkan keserasian, keseimbangan, keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003


ADVOKAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003

Oleh: Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H.

Pengertian Advokat

Advokat berasal dari kata “Advocaat” berasal dari bahasa latin yaitu “advocatus” yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, dalam atau di luar pengadilan. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Dengan demikian pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengangkatan Advokat
Dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pengangkatan advokat. Pengangkatan advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Selanjutnya mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan advokat diatur dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa “untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g. magang, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Organisasi Advokat

Menurut amanah pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat-advokat harus menjadi anggota organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Sepanjang organsiasi advokat belum terbentuk maka sementara tugas dan wewenang dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan hukum Indonesia (AKHI),Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI).

Pelaksanaan tugas dan wewenang sementara tersebut dibatasi sampai waktu dua tahun setelah diundangkannya UU Advokat dan pada tanggal 21 Desember 2004, delapan organisasi advokat mendeklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi advokat di indonesia.

Tugas dan wewenang organisasi advokat adalah sebagai berikut.
– Pengangkatan advokat.
– Penindakan advokat melalui Dewan Kehormatan organisasi advokat.
– Pemberhentian Advokat.
– Pengawasan advokat.
– Menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat.
– Memiliki buku daftar anggota, menyampaikan salinan daftar anggota dan melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.
– Menetapkan kantor advokat tempat magang.

Pendidikan Advokat

Salah satu persyaratan untuk menjadi advokat adalah mengikuti pendidikan advokat. Pendidikan advokat adalah pendidikan praktisi karena profesi pendidikan advokat tidak mempersiapkan seseorang untuk menjadi akademisi melainkan untuk mempersiapkan seseorang menjadi praktisi hukum yang akan bergelut dengan realitas praktek hukum yang sesungguhnya.

Pendidikan advokat diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bekerjasama lembaga pendidikan tinggi dengan tujuan untuk :
a. Memberikan pengetahuan, keterampilan dan keahlian bagi peserta didik guna memenuhi persyaratan minimal untuk dapat diangkat menjadi advokat, sesuai persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
b. Melahirkan Advoakt Scientific Occupation (bukan hanya pekerja atau “tukang” yang hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan) yang memerlukan ilmu pengetahuan dasar tertentu (ada dogma/doktrin, asas, teori dan filsafat nilai) dalam hal ini ilmu pengetahuan hukum dan ilmu bantu yang berguna untuk menjalankan profesi.
c. Melahirkan advokat yang memiliki kepribadian dan perilaku tertentu yang berorientasi kepada moral yang jujur, berkeadilan, bertanggung jawab dan mempunyai integritas tinggi kepada profesi dan kepentingan masyarakat/klien, bukan hanya kepentingan pribadi (uang dan kekuasaan) atau golongan tertentu.

Untuk mencapai standar kualitas profesi yang diharapkan pendidikan advokat didasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh organisasi advokat yaitu PERADI sehingga peserta didik yang telah mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikannya berhak untuk mengikuti ujian profesi advokat.

Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
d. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
f. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
g. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
h. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.
i. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum berdasarkan kesepakatan.
j. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
k. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
l. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
m. Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

Larangan Bagi Advokat

Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang untuk:
a. dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
b. dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
c. dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

Penindakan Advokat

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :
a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Pemberhentian Advokat

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
a. permohonan sendiri;
b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
c. atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Pengawasan Advokat

Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
Pengawasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.