Tindakan Hukum yang Berkaitan Dengan Eksekusi Perkara Perdata Bukan Kewenangan TUN

Kaidah hukum:
Tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan eksekusi perkara Perdata adalah termasuk kwalifikasi “justiciele daad” yang mengandung sifat teknis Peradilan dan bukannya merupakan “Administratieve daad” yang mengandung sifat Urusan Pemerintahan dalam arti eksekutif.

Kualitas Tergugat Asal (Ketua MA) di dalam menerbitkan kedua surat a quo (surat MA kepada Pengadilan Negeri untuk penundaan eksekusi) yang digugat dalam perkara ini, adalah bukan sebagai pejabat TUN, tetapi sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekuasaan Kehakiman bawahannya dalam bidang teknis yuridis, yang bukan merupakan kewenangan PTUN untuk mengujinya

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 076/G/1993/ PEND/PTUN.JKT
Tgl. 27 juli 1993

No. 02/PLW/1993 /PEND/PTUN.JKT
Tgl. 15 sept 1993

Terbit : 1993
Hal. 353

Dalam Gugatan TUN Tidak Dapat Menarik Seseorang/Badan Hukum Perdata Menjadi Tergugat

Kaidah hukum:
Penyebutan turut Tergugat oleh PTUN Jakarta dan turut TergugatI / Pembanding Intervensi II dan turut Tergugat II/Pembanding Intervensi III oleh PTUN Jakarta adalah tidak tepat karena tidak memenuhi isi ketentuan pasal 83 UU No.5 Tahun 1986 juncto penjelasan resmi dari pasal tersebut.

Dari ketentuan pasal 83 beserta penjelasan resminya, tak dimungkinkan untuk atas prakarsa Penggugat sendiri menarik seseorang atau badan hukum perdata menjadi Tergugat (vide pasal 1 ayat 6 UU No.5 Tahun 1986) baik sebagai turut Tergugat ataupun Tergugat Intervensi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 5 K/TUN/1992
Terbit : 1993
Hal. 243

Jangka Waktu Mengajukan Gugatan TUN

Kaidah hukum:
Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1966, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yg merugikannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 5 K/TUN/1992
Terbit : 1993
Hal. 243

Risalah Lelang Bukan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

Kaidah hukum:
Risalah Lelang bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang tereksekusi, sebab tidak ada unsur “BESCHIKKING” maupun pernyataan kehendak dari pejabat Kantor Lelang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 47 K/TUN/1997
Terbit : 1997
Hal. 537

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

LEBIH JAUH TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SILAHKAN “klik” DI BAWAH INI.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

CONTOH KUASA TUN

CONTOH GUGATAN TUN