Posts Tagged ‘tinggi’

Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Mahkamah Islam Tinggi


Kaidah hukum:
Terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, i.c. Mahkamah Islam Tinggi Cabang Surabaya, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata.
Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Islam Tinggi yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Tidak dapat dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan tetap.

Yurisprudensi mahkamah Agung
No. 1 K/Ag/1979
Terbit : 1978-1
Hal. 264

Pengadilan Tinggi Berwenang Melakukan Penahanan


Kaidah hukum:
“Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap terdakwa harus dibatalkan karena berdasarkan pasal 27 KUHAP Pengadilan Tinggi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1690 K/Pid/1987
Terbit : 1987
Hal. 246

Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Dilakukan Oleh Panitera Pengadilan Negegeri


Kaidah hukum:

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU No. 1 Drt. Tahun 1951 yang harus memberitahukan keputusan Pengadilan Tinggi kepada tertuduh adalah Panitera Pengadilan Negeri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 50 K/Kr/1974

Terbit : 1975

Hal. 55-58

Penetapan Pengadilan Tinggi Yang Merupakan Ketetapan di Bidang Pengawasan Tidak Dapat Diajukan Kasasi


Kaidah hukum:
Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang merupakan ketetapan dalam bidang pengawasan atas jalannya peradilan yang menjadi tugas PT disamping tugasnya untuk melakukan peradilan tingkat banding, tidak dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1063 K/Sip/1972
Terbit : 1974
Hal. 417-440

Pengadilan Tinggi Harus Memeriksa Dakwaan Subsidair Apabila Dakwaan Primair Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Dalam hal ada dua tuduhan di mana tuduhan primair terbukti dan tuduhan primair itu dapat dibanding, maka kalau dalam Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuduhan primair tidak terbukti, Pengadilan Tinggi harus memutus juga tuduhan subsidiarnya ini termasuk perkara yang menurut pasal 6 ayat 1 UU No.1 Drt. Tahun 1951 tidak dapat di banding, karena Pengadilan Tinggi di sini bertindak selaku Hakim Pertama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 162 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 69-78

Hakim Tidak Perlu Mempertimbangan Tindak Pidana yang Tidak Didakwakan


Kaidah Hukum:

Tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa tertuduh tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar pasal 299 KUHP karena pasal 299 KUHP ternyata tidak dirumuskan dalam surat tuduhan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 92 K/Kr/1973

Terbit : 1976

Hal. 23-27

Pengadilan Tinggi Berwenang Mengambil Alih Pertimbangan Pengadilan Negeri


Kaidah hukum:Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, jika pertimbangan itu dianggapnya benar.

Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 556 K/Sip/1971

Terbit : 1972Hal. 494-509
Kaidah hukum:Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya benar.

Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 786 K/Sip/1972

Terbit : 1973Hal. 209-274