Posts Tagged ‘tindak’

Putusan & Kualifikasi Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:
Dengan tidak menyebut perkataan melakukan kejahatan dalam putusan tidak mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Perbedaan kwalifikasi “pemalsuan surat” hanyalah dalam hal terjemahan saja.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 36 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 291-315

Menyuruh Melakukan


Kaidah hukum:

Dalam Ilmu Hukum Pidana “Menyuruh Lakukan” mengandung arti, bahwa si pelaku langsung tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Padahal dalam perkara ini keadaannya tidak demikian. Dengan melihat segala bukti sehubungan dengan perbuatan yg dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang langsung dilakukan oleh terdakwa . Jadi terdakwa adalah pelaku langsung dan bukan menyuruh lakukan seperti pendapat judex facti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1804 K/Pid/1988

Terbit : 1991

Hal. 199

Kesengajaan Untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain


Kaidah hukum:
Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1295 K/Pid/1985
Terbit : 1986
Hal. 24

Surat Yang Dibuat Tanpa Maksud Untuk Diketahui Oleh Umum Bukan Merupakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:
Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud dalam pasal 310 (2) KUHP, karena kata-kata tersebut terdakwa tulis dalam surat kontra memori banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama, tanpa maksud untuk diketahui oleh umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1205 K/Pid/1985
Terbit : 1986
Hal. 9

Perbuatan Terdakwa Tidak Merupakan Penggelapan Tetapi Kasus Perdata


Kaidah hukum:
Perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 531 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 21-41

Pengaduan Tindak Pidana Perzinahan Tidak Harus Terlebih Dulu Ada Perceraian


Kaidah hukum:
Meskipun menurut yurisprudensi pasal 284 ayat 1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pada pasal 27 RW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk diindahkannya pengaduan dari suami yang dipermalukan harus terlebih dulu ada perceraian antara dia dan isterinya yang berzina itu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 561 K/Pid/1982
Terbit : 1984-2
Hal. 28-39

Tindak Pidana Ekonomi Dapat Dijatuhi Hukuman Bersyarat


Kaidah hukum:

Terhadap tindak pidana ekonomi dapat juga dijatuhkan hukuman bersarat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 462 K/Kr/1981

Terbit : 1984-1

Hal. 30-49