Posts Tagged ‘tidak’

Intervensi


Kaidah hukum:

  1. Judex facti mempunyai pengertian yang salah mengenai istilah intervenient (intervensi) dan pembantah, Intervenient (i.c. tussenkomst) adalah pihak ke III yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingan sendiri. Sedangkan pembantah (dalam perkara ini) adalah pihak ke III yang membela kepentingannya sendiri tetapi tetap berada di luar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu intervenient tidak dapat merangkap menjadi pembantah dalam satu perkara yang sama.
  2. Dalam berita acara sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Barat, diperiksa 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus. Hal ini adalah bertentangan dengan pasal 144 (I) R.I.D. (salah menerapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tak dapat dipergunakan. Ratio dari pasal 144 (I) R.I.D. ialah agar kedua saksi tak dapat menyesuaikan diri dengan keterangan masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sama mengenai sesuatu hal.
  3. Ketentuan dalam pasal 1813 K.U.H.Perdata tidak bersifat limitatif juga tidak mengikat, yaitu kalau sifat dari perjanjian memang menghendakinya maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa tak dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal dari hukum perjanjian bersifat hukum yang mengatur. Mengenai pemberian kuasa yang tak dapat dicabut dan juga tidak batal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia telah merupakan suatu bestendig en gebruikelijk beding sehingga tidak bertentangan dengan UU yaitu pasal 1339 dan pasal 1347 dst. K.U.H.Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 731 K/Sip/1975

Terbit : 1977-1

Hal. 122-144

Baca lebih lanjut

Iklan

Perbuatan Tidak Menyenangkan


Kaidah hukum:
Kwalifikasi dari tindak pidana tersebut dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP adalah :”dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 157 K/Kr/1980
Terbit : 1980-2
Hal. 19-28

Putusan

Putusan Tidak Sah dan Batal Karena Diucapkan Tidak di Sidang Terbuka Untuk Umum


Kaidah hukum:

Putusan Pengadilan yang tidak diucapkan di muka umum adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 334 K/Sip/1972

Terbit : 1973

Hal. 195-208

Terdakwa Bebas Dari Segala Tuduhan Karena Unsur Pidana Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Karena unsur- tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, terdakwa seharusnya “dibebaskan dari segala tuduhan” dan tidak “dilepaskan dari tuntutan hukum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 163 K/Kr/1975

Terbit : 1977-2

Hal. 39-46

Perbuatan Pidana yang Merupakan Social Adequate dan Bukan Merupakan Kejahatan dan Pelanggaran Tidak Dapat Dipidana


Kaidah hukum:

  1. Asas “materiele wederrechtelijkheid” merupakan suatu “buitenwettelijke uitsluitingsgrond”, suatu ”buitenwettelijke rechtsvaardiginggrond” dan sebagai suatu alasan yang buitenwettelijke sifatnya merupakan suatu “fait d’excuse” yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi. Sesuai dengan tujuan dari asas “materiele wederrechtelijkheid” suatu perbuataan yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut adalah social adequate.
  2. Hasil dari Seminar Hukum Nasional bukanlah sumber atau dasar hukum, terlepas dari persoalan apakah bunyi resolusi Seminar Hukum Nasional tersebut mengandung asas materiele wederrechtelijkheid atau tidak.
  3. Asas materiele wederrechtelijkheid diakui oleh yurisprudensi dan perundang-undangan tertentu (UU No.3 / 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi).
  4. Dalam hubungannya dengan asas materiele wederrechtelijkheid maka putusan P.T. harus diperbaiki karena perbuatan tertuduh dinyatakan “bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran”, sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan (memenuhi unsur-unsur formil), akan tetapi tertuduh tidak dapat dipidana.
Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 81 K/Kr/1973

Terbit : 1977-1

Hal. 12-21

Amar Putusan Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan


Kaidah Hukum:

Amar putusan Pengadilan Tinggi tentang kejahatan yang dipersalahkan kepada tertuduh yang berbunyi : ”Dengan melawan hukum mengancam dengan suatu perbuatan lain atau mengancam dengan perbuatan yang tidak menyenangkan saksi Nursiyam melakukan perbuatan meminum brendi dan air daun nenas diremas dengan garam”;  harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut : ”Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 92 K/Kr/1973

Terbit : 1976

Hal. 23-27