Posts Tagged ‘surat’

Putusan & Kualifikasi Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:
Dengan tidak menyebut perkataan melakukan kejahatan dalam putusan tidak mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Perbedaan kwalifikasi “pemalsuan surat” hanyalah dalam hal terjemahan saja.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 36 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 291-315

Pembongkaran Tanpa Surat Perintah


Kaidah hukum:
Bahwa karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah / surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan factual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) di Pengadilan Umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 144 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 495

Surat Yang Dibuat Tanpa Maksud Untuk Diketahui Oleh Umum Bukan Merupakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:
Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud dalam pasal 310 (2) KUHP, karena kata-kata tersebut terdakwa tulis dalam surat kontra memori banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama, tanpa maksud untuk diketahui oleh umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1205 K/Pid/1985
Terbit : 1986
Hal. 9

Dakwaan Alternatif


Kaidah hukum:
Isi dakwaan bersifat alternatif, meskipun yang tertulis adalah Kesatu dan Kedua, karena kejahatan yang didakwakan adalah sama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 606 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 43-59

Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi dalam Perkara Perdata Seorang Wakil Harus Secara Khusus Dikuasakan untuk Itu


Kaidah Hukum:

Pasal 113 ayat 1 UU Mahkamah Agung Indonesia menetapkan, bahwa untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata seorang wakil harus secara khusus dikuasakan untuk itu; karena tidak demikian halnya dalam perkara ini, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 456 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 176-178