Posts Tagged ‘sengketa’

Permohonan Hak Atas Tanah


Kaidah hukum:
Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan “hak atas tanah” tanpa adanya sengketa atas hak tersebut

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1341 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 240-248

Sengketa Tentang Piutang Merupakan Sengketa Perdata


Kaidah Hukum:
Sengketa tentang piutang merupakan sengketa Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 93 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 15-26

Sengketa Warisan


Kaidah Hukum:

Karena tidak dapat dibuktikan bahwa sawah sengketa diperoleh dalam perkawinan kesatu dan kedua, maka harus dianggap sebagai warisan dari almarhum ibu penggugat asal dan tergugat asal yang belum dibagi. (penggugat asal dan tergugat asal adalah dari satu ibu lain bapak).
Pembagian warisan dalam perkara ini sekarang harus menurut hukum yang mengakui hak wanita sama dengan hak laki-laki dalam hukum warisan. (peninggal warisan, ialah ibu penggugat asal/ibu tergugat asal, meninggal pada jaman Jepang).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 707 K/Sip/1973
Terbit : 1976
Hal. 118-124

Hukum Waris Adat Tapanuli


Kaidah hukum:
Tanah yang bukan merupakan tanah pusaka sebagaimana tersebut dalam bahasa daerah di Tapanuli “golad” tetapi merupakan tanah garapan dari suami-isteri dalam perkawinan pertama dan yang dibawa si isteri kedalam perkawinannya kedua setelah suami yang pertama meninggal dunia dan dari perkawinannya kedua itu tidak ada anak, seluruhnya harus kembali kepada anak satu-satunya dari perkawinan yang pertama sekalipun anaknya itu seorang perempuan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1037 K/Sip/1971
Terbit : 1974
Hal. 187-204

Perkara Pidana yang Masih Ada Sengketa Hak Milik


Kaidah hukum:

Karena pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri telah lanjut.  Kemudian terbentur pada “prajudicieel geschil” tentang hak milik atas tanah termaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga” afwijzende beschikking” menurut pasal 250 (3) R.I.B., yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa.

Acara yang seharusnya ditempuh ialah : sidang ditunda sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugat perdata.

Atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 129 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 53-68