Posts Tagged ‘sah’

Anak yang Sah


Kaidah Hukum:

Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri telah dengan tepat mempertimbangkan bahwa karena perkawinan antara tergugat I dgn mendiang Ompu Situmindang Sitorus pada bulan Pebruari 1958 adalah sah; sedangkan perkawinan tergugat I dengan tergugat II tidak dapat dibenarkan karena tidak disetujui oleh pihak parboru tubu dan juga tergugat-tergugat tidak ada menyelesaikan pemutusan pertalian dengan mendiang Ompu Situmindang Sitorus; maka dengan demikian anak laki-laki yang dilahirkan oleh tergugat I termaksud adalah sah keturunan mendiang Ompu Situmindang Sitorus.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 792 K/sip/1973
Terbit : 1976
Hal. 125-129

Pencabutan Surat Keputusan Yang Keliru Adalah Sah dan Tidak Melawan Hukum


Kaidah hukum:
Surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi yang mencabut kembali surat keputusan yang keliru tentang pengangkatan penggugat sebagai pegawai P.3 N.T.R. adalah sah dan tidak melawan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 643 K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 96-101

Putusan Tidak Sah dan Batal Karena Diucapkan Tidak di Sidang Terbuka Untuk Umum


Kaidah hukum:

Putusan Pengadilan yang tidak diucapkan di muka umum adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 334 K/Sip/1972

Terbit : 1973

Hal. 195-208

Syarat Perjanjian “Alasan yang Diperbolehkan”


Kaidah hukum:
“Alasan yang diperbolehkan “ (een geoor loofde oorzaak) berdasarkan pasal 1320 BW yang dalam hal ini merupakan suatu “tujuan bersama “ (gezamenlijkedoel) dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 268 K/Sip/1971
Terbit : 1972
Hal. 137-163

Jual Beli Menurut Hukum Adat


Kaidah hukum:
Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut dan diikuti dengan cicilannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 475 K/Sip/1967
Terbit : 1970
Hal. 349

Kaidah hukum:
Jual beli adl sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalan K.U.H.Perdata atau Hukum Adat – i.c. – jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh seorang kepala kampung.

Syarat-syarat dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam K.U.H.Perdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 952 K/Sip/1974
Terbit : 1975
Hal. 81-85

Kaidah hukum:
Untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yg berwenang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 380 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 90-98

Menurut Hukum Adat Bali Hibah Antara Suami Istri Tidak Dilarang


Kaidah hukum:
1. Hukum Adat di Bali.
Hukum Adat di Bali tidak melarang penghibahan antara suami isteri sepanjang hal ini tidak mengenai harta pusaka.
2. UU Pokok Agraria.
Alasan penggugat untuk kasasi bahwa karena belum ada penyerahan maka penghibahan itu belum terjadi tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam hukum adat yang menyebabkan pemindahan hak bersifat kontan, sedangkan pendaftaran sesuai dengan UU Pokok Agraria No. 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif belaka.
3. Alasan penggugat untuk kasasi bahwa penyerahan tanah tersebut tidak dibuat dimuka pejabat Agraria juga tidak dapat dibenarkan, karena pasal 19 PP No. 10/1961 berlaku khusus bagi pendaftaran pemindahan hak pada Kadaster sedangkan Hakim dalam menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan materiil yang merupakan jual beli tidak hanya terikat pada pasal 19 tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 123 K/Sip/1970
Terbit : 1970
Hal. 305