Posts Tagged ‘rumah’

Sewa Menyewa Rumah


Kaidah hukum:
Dengan berakhirnya masa kontrak para sewa antara pemilik rumah dengan tergugat I tidak berhak lagi menempati rumah tersebut dan tergugat II, yang kemudian atas kuasa tergugat I tanpa persetujuan pemilik tinggal disitu, menempati rumah dengan tiada hak.

Perkara ini bukanlah perkara sewa menyewa perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 5 Maret 1964 No.218/P/1103/M/64 dan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 766 K/Sip/1975
Terbit : 1977-1
Hal. 160-163

Sita Terhadap Rumah Tidak Berarti Termasuk Tanahnya Secara Hukum


Kaidah hukum:

  1. Yang disita oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Maret 1971 adalah  sebuah rumah dan berikut bengkel di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 458;  meskipun berdasarkan hukum Barat tanah dan rumah diatasnya disebut “onroerend goed”, hal ini tidak berarti bahwa secara hukum tidak dapat diadakan pemisahan antara tanah dan rumah diatasnya;  sitaan terhadap rumah tidak berarti termasuk tanahnya secara hukum, melainkan harus tegas dinyatakan sitaan atas tanah dan rumah yang berada diatasnya.
  2. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena mengambil kesimpulan hukum bahwa pembantah mengetahui benar keadaan barang sengketa sebelum dibelinya tanpa memberikan alasan-alasan hukumnya. Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi terdapat suatu kontradiksi karena setelah mempertimbangkan tanah dan rumah tidak terpisahkan oleh suatu hak apapun, kemudian berpendapat bahwa terhadap rumah sengketa (saja) Penggugat untuk kasasi adalah pembantah/ terbanding yang tidak baik.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1205 K/Sip/1973
Terbit : 1977-1
Hal. 46-52

Pengadilan Tinggi Sebelum Memutus Perkara Pokok Menunggu Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tentang Status Kepemilikan Tanah dan Rumah


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 628 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 42-73

Pengrusakan Rumah/Barang


Kaidah hukum:
Perbuatan tertuduh, merusak rumah, tidak dapat dituntut, karena tertuduh adalah isteri dari pemilik rumah tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 124 K/Kr/1972
Terbit : 1981-2
Hal. 12-23

Penghunian Rumah


Kaidah hukum:
Kesanggupan pemohon untuk kasasi untuk melepaskan haknya atas penghunian rumah, dengan baru akan melaksanakan pengoperan/ pemindahan S.I.P. (Surat Izin Penghunian) tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Pokok Perumahan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 201 K/Sip/1972
Terbit : 1975
Hal. 91-95