Posts Tagged ‘putusan’

Pembebasan Terlapor Tidak Dapat Dijadikan Dasar Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum


Kaidah Hukum:
Perbuatan melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib adalah hak setiap warga negara dan pembebasan Terlapor/Penggugat tidak menyebutkan Pelapor/Tergugat perbuatan melawan hukum.

Yurispudensi Mahkamah Agung
No. 505 K/Pdt/2011

Tanggal 31 Mei 2011

Putusan

 

Kaidah Hukum:

Ttindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penipuan, adalah hak dan karenanya bukanlah Perbuatan Melawan
Hukum yang dapat dituntut secara Perdata, walaupun yang dilaporkan tersebut
setelah diperiksa oleh Penyidik, dinyatakan dihentikan Penyidikannya karena
tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No.  2494 K/Pdt/2009

Tanggal 09 Juni 2010

Putusan

 

Menambah Jenis Hukuman Yang Ditetapkan Dalam Pasal 10 KUHP Adalah Tidak Dibenarkan


Kaidah Hukum:
Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 59 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 27-32
No. 74 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 43

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Putusan Yang Kurang Tepat Dan Tidak Terperinci Harus Dibatalkan


Kaidah hukum:
Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri,karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan.

Yurisprudensis Mahkamah Agung
No. 588 K/Sip/1975
Terbit : 1977-2
Hal. 138-141

Perlawanan Terhadap Putusan Verstek (Verzet)


Kaidah hukum:
Perlawanan terhadap keputusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 542 K/Sip/1972
Terbit : 1977-2
Hal. 60-64

Kaidah hukum:
Perlawanan terhadap keputusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 307 K/Sip/1975
Terbit : 1977-2
Hal. 120-124

Berat Ringannya Pidana Adalah Wewenang Judex Factie Yang Tidak Tunduk Pada Kasasi


Kaidah hukum:
Mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan UU atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1953 K/Pid/1988
Terbit : 1994
Hal. 59