Posts Tagged ‘pertimbangan’

Mahkamah Agung Dalam Perkara Peninjauan Kembali Mendasarkan Pada Pertimbangan Mahkamah Agung dan Judex Factie


Kaidah hukum:
Dengan mendasarkan pada pertimbangan dari Mahkamah Agung sendiri dan pertimbangan judex factie yang dinilai telah tepat dan benar serta dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali ini menyatakan telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 160 jo Pasal 164 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua pasal 161 ayat (1) KUHP, oleh karena itu atas kesalahan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 55 /PK/Pid/1996
Terbit : 1995
Hal. 345

Iklan

Putusan Untuk Memperberat Hukuman Harus Disertai Alasan Yang Memperberat Pidana


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, akan tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 202 K/Pid/1990
Terbit : 1994
Hal. 31

Salah Menerapkan Hukum


Kaidah hukum:
Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoede gemotiveerd) tentang pidana yg dijatuhkan; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara aquo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 22 K/Mil/1992
Terbit : 1993
Hal. 425

Pertimbangan Hakim Yang Tidak Sempurna


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi masing-masing terdakwa;
Adalah tidak cukup pertimbangan pemberatan hukuman dengan hanya menyebutkan, bahwa terdakwa II mula-mula mungkir dan berbelit-belit dalam jawabannya, tetapi kenyataannya kemudan mengakui terus terang atas perbuatannya;
(Mahkamah Agung merubah hukuman bagi terdakwa I; dari 3 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan).

Hakim Tidak Perlu Mempertimbangan Tindak Pidana yang Tidak Didakwakan


Kaidah Hukum:

Tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa tertuduh tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar pasal 299 KUHP karena pasal 299 KUHP ternyata tidak dirumuskan dalam surat tuduhan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 92 K/Kr/1973

Terbit : 1976

Hal. 23-27

Pengadilan Tinggi Berwenang Mengambil Alih Pertimbangan Pengadilan Negeri


Kaidah hukum:Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, jika pertimbangan itu dianggapnya benar.

Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 556 K/Sip/1971

Terbit : 1972Hal. 494-509
Kaidah hukum:Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya benar.

Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 786 K/Sip/1972

Terbit : 1973Hal. 209-274

Putusan Hakim yang Kurang Pertimbangan Hukum


Kaidah hukum:
Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupan mengenai soal pengetrapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat,tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 492 K/Sip/1970
Terbit : 1971
Hal. 391-399

Kaidah hukum:
Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 638 K/Sip/1969
Terbit : 1970
Hal. 525

Kaidah hukum:

Putusan judex-facti dibatalkan, jika judex-facti tidak memberikan alasan/ pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 67 K/Sip/1972

Terbit : 1973

Hal. 165-181

Kaidah hukum:
Alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa tergugat-asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sbg dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 903 K/Sip/1972
Terbit : 1975
Hal. 86-90