Posts Tagged ‘permohonan’

Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Mahkamah Islam Tinggi


Kaidah hukum:
Terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, i.c. Mahkamah Islam Tinggi Cabang Surabaya, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata.
Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Islam Tinggi yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Tidak dapat dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan tetap.

Yurisprudensi mahkamah Agung
No. 1 K/Ag/1979
Terbit : 1978-1
Hal. 264

Permohonan Hak Atas Tanah


Kaidah hukum:
Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan “hak atas tanah” tanpa adanya sengketa atas hak tersebut

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1341 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 240-248

Permohonan Kasasi Oleh Pihak Ketiga/Saksi


Kaidah hukum:
Permohonan kasasi yg diajukan oleh pihak ketiga/saksi tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 141 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 335-336

Permohonan Kasasi Oleh Jaksa


Kaidah hukum:
– Permohonan kasasi yg diajukan oleh Jaksa karena jabatan.
– Permohonan kasasi formil tidak dapat diterima kalau risalah kasasi tidak ada diajukan

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 134 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 337-341

Kasasi Tanpa Memori/Risalah Kasasi


Kaidah hukum:
– Permohonan kasasi yg diajukan oleh Jaksa karena jabatan.
– Permohonan kasasi formil tidak dapat diterima kalau risalah kasasi tidak ada diajukan

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 134 K/Kr/1966
Terbit : 1969
Hal. 337-341

Mahkamah Agung Dalam Perkara Peninjauan Kembali Mendasarkan Pada Pertimbangan Mahkamah Agung dan Judex Factie


Kaidah hukum:
Dengan mendasarkan pada pertimbangan dari Mahkamah Agung sendiri dan pertimbangan judex factie yang dinilai telah tepat dan benar serta dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali ini menyatakan telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 160 jo Pasal 164 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua pasal 161 ayat (1) KUHP, oleh karena itu atas kesalahan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 55 /PK/Pid/1996
Terbit : 1995
Hal. 345

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yang Tidak Dapat Dimohonkan Kasasi


Kaidah hukum:
Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan pelaksanaan terhadap keputusan Mahkamah Agung, tidak termasuk ketetapan-ketetapan Pengadilan termaksud dalam pasal 16 UU Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 yang terhadapnya dapat dimohonkan kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 580 K/Sip/1975
Terbit : 1977-1
Hal. 182-185