Posts Tagged ‘perkawinan’

UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN


Abdullah Tri Wahyudi

Abstract

Human rights are a fundamental right or fundamental rights of existing and human beings, often called the human rights (human rights). So human rights are basic rights or the rights of human subjects brought from birth as a gift / gift of God Almighty. This right is fundamental in nature and is a natural right that can not be separated from and in human life.

Marriage is a basic human right that is rights to form families in marriage and with their particularities in the Marriage Act which regulates marriage, will result in their universality and particularity of human rights in the regulation of marriage in Indonesia.

Universality and particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage. So this study can answer the question about how the universality of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage and how the particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage.

http://ejournal.iain-surakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/82/0

Iklan

Perkawinan Sebelum UU No. 1 Tahun 1974


Kaidah hukum:
Karena perkawinan dilangsungkan sebelum UU No. 1 tahun 1974 berlaku secara effectif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkawinan menurut B.W. sekalipun yang bersangkutan beragama Islam, sehingga gugatan ini termasuk jurisdiksi Peradilan Umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 726 K/Sip/1976
Terbit : 1978-1
Hal. 220-234

Harta Bersama Dibagi Sama Rata Antara Bekas Suami Istri


Kaidah hukum:
Sejak berlakunya UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1448 K/Sip/1974
Terbit : 1977-2
Hal. 31-37

Anak yang Sah


Kaidah Hukum:

Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri telah dengan tepat mempertimbangkan bahwa karena perkawinan antara tergugat I dgn mendiang Ompu Situmindang Sitorus pada bulan Pebruari 1958 adalah sah; sedangkan perkawinan tergugat I dengan tergugat II tidak dapat dibenarkan karena tidak disetujui oleh pihak parboru tubu dan juga tergugat-tergugat tidak ada menyelesaikan pemutusan pertalian dengan mendiang Ompu Situmindang Sitorus; maka dengan demikian anak laki-laki yang dilahirkan oleh tergugat I termaksud adalah sah keturunan mendiang Ompu Situmindang Sitorus.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 792 K/sip/1973
Terbit : 1976
Hal. 125-129

Orang Yang Masih Terikat Perkawinan Tidak Dapat Melakukan Perkawinan Lagi


Kaidah hukum:
Keberatan penuntut kasasi : “Bahwa pasal 279 KUHP adalah merupakan pasal yang berlaku bagi perkawinan yang monogami, sedang penuntut kasasi tidak terikat dengan perkawinan monogami, tidak dapat diterima karena penuntut kasasi I yang masih terikat tali perkawinan dengan Rubaidah, tidak dapat kawin lagi sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU tentang Perkawinan, kecuali memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan 5 UU ini.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 435 K/Kr/1979
Terbit : 1981-2
Hal. 28-41

Orang Yang Masih Terikat Tali Perkawinan Tidak Boleh Kawin Lagi


Kaidah hukum:
Keberatan penuntut kasasi : “bahwa pasal 279 KUHP adalah merupakan pasal yang berlaku bagi perkawinan yang monogami, sedang penuntut kasasi tidak terikat dengan perkawinan monogami, tidak dapat diterima karena penuntut kasasi I yang masih terikat tali perkawinan dengan Rubaidah, tidak dapat kawin lagi sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU tentang Perkawinan, kecuali memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan 5 UU ini.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 435 K/Kr/1979
Terbit : 1981-2
Hal. 28-41

Hukum yang Berlaku Bagi Istri yang Kawin dengan WNA


Kaidah hukum:

Meskipun seorg istri berstatus warga Negara Indonesia, tapi karena ia kawin dgn suaminya warga Negara Asing, berdasarkan hukum yang berlaku untuk si suami yaitu Hukum Barat, dan ia hidup dalam lingkungan hukum suaminya, maka terhadapnya berlaku hukum Barat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 556 K/Sip/1971

Terbit : 1972

Hal. 494-509