Posts Tagged ‘perkara’

Pasal 303 bis KUHP


Kaidah hukum:

Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena apabila ada dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ditempat umum, melanggar pasal 303 Bis KUHP, maka seharusnya PN Sragen mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kepolisian untuk kemudian diajukan kepersidangan melalui kejaksaan / Penuntut Umum bukan diperiksa dan diadili menurut acara pemeriksaan ringan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 962 K/PID/1996

Terbit : 1997

Hal. 384

Dalam Jual Beli Tidak Ada Bunga


Kaidah hukum:
Dalam jual beli tidak ada persoalan bunga; maka tuntutan penggugat mengenai bunga 6 % sebulan karena keterlambatan pembayaran oleh tegugat selaku pembeli, tidak dapat dikabulkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1061 K/Sip/1973
Terbit : 1978-1
Hal. 78-93

Tuntutan Ganti Rugi


Kaidah hukum:
Dalam perkara ini ganti rugi tidak dapat diberikan karena tidak dituntut; soal ganti rugi tersebut dapat dituntut kemudian dengan perkara lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 689 K/Sip/1974
Terbit : 1977-2
Hal. 132-137

Pihak Di Luar Perkara Tidak Dapat Nyatakan Sebagai Ahli Waris


Kaidah hukum:
Di dalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 177 K/Sip/1976
Terbit : 1977-2
Hal. 125-131

Perlawanan Terhadap Putusan Verstek (Verzet)


Kaidah hukum:
Perlawanan terhadap keputusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 542 K/Sip/1972
Terbit : 1977-2
Hal. 60-64

Kaidah hukum:
Perlawanan terhadap keputusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 307 K/Sip/1975
Terbit : 1977-2
Hal. 120-124

Biaya Perkara Yang Belum/Tidak Dibayar Setelah Ada Penagihan


Kaidah hukum:

Tidak / belum dibayarnya biaya perkara yang disebabkan karena penagihannya tidak dilakukan secara resmi, tidak dapat mengakibatkan diputusnya perkara dengan keputusan akhir, sedangkan menurut Pengadilan Tinggi masih diperlukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi pemeriksaan pokok perkaranya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 263 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 210-214

Pemeriksaan Acara Singkat


Kaidah hukum:
Perkara ini seharusnya diperiksa dengan acara singkat karena terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan pasal 310 (1) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 731 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 18-27