Posts Tagged ‘peninjauan kembali’

Mahkamah Agung Dalam Perkara Peninjauan Kembali Mendasarkan Pada Pertimbangan Mahkamah Agung dan Judex Factie


Kaidah hukum:
Dengan mendasarkan pada pertimbangan dari Mahkamah Agung sendiri dan pertimbangan judex factie yang dinilai telah tepat dan benar serta dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali ini menyatakan telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 160 jo Pasal 164 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua pasal 161 ayat (1) KUHP, oleh karena itu atas kesalahan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 55 /PK/Pid/1996
Terbit : 1995
Hal. 345

Peninjauan Kembali Diajukan ke Mahkamah Agung


Kaidah Hukum:

Berdasarkan UU No. 13 tahun 1965 pasal 52 jo UU No. 14 tahun 1970 pasal 21, gugatan rekes sipil/ peninjauan kembali seharusnya diajukan langsung kepada Mahkamah Agung (i.c. rekes sipil diajukan kepada Pengadilan Tinggi).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 25 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 179-184

Kaidah Hukum:

Gugatan rekes sipil/ peninjauan kembali seharusnya diajukan langsung kepada Mahkamah Agung. (i.c. rekes sipil diajukan kepada Pengadilan Negeri).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 156 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 185-204

Kaidah Hukum:

Berdasarkan pasal 21 UU No. 14/1970 permohonan peninjauan kembali terhadap keputusan Pengadilan ygan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diajukan langsung ke Mahkamah Agung; maka permohonan rekes sipil seperti dalam perkara ini, yang menurut Mahkamah Agung termasuk dalam kerangka peninjauan kembali, pengajuannya ke forum Mahkamah Agung secara formil dapat diterima.
Akan tetapi karena hukum acara atau hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, yang memberi kemungkinan ditempuhnya proses peninjauan kembali sebagai yang dimaksud oleh pasal 21 U.U. No. 14/1970 itu sampai sekarang belum ada, gugatan rekes sipil/peninjauan kembali seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1 R.S /1974
Terbit : 1976
Hal. 205-209