Posts Tagged ‘penilaian’

Penilaian Alat Bukti Yang Merupakan Penilaian Yuridis Tunduk Pada Kasasi


Kaidah hukum:
Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 178 K/Sip/1976
Terbit : 1977-2
Hal. 108-114

Penilaian Terhadap Pembuktian Tidak Dapat Dipertimbangkan Dalam Tingkat Kasasi


Kaidah hukum:
Memori kasasi penggugat untuk kasasi yang hanya mengatakan bahwa para saksi tergugat dalam kasasi telah memberikan keterangan palsu dan bahwa para saksi penggugat untuk kasasi telah mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat untuk kasasi, adalah keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian: oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 279 K/Sip/1972
Terbit : 1975
Hal. 158-160

Penilaian Pembuktian Adalah Wewenang Hakim Judex Facti


Kaidah hukum:
Keberatan penuntut kasasi, bahwa saksi-saksi tidak dihadapkan ke persidangan, tidak dapat diterima, karena hal tersebut adalah wewenang judex facti dalam menilai pembuktian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 242 K/Kr/1979
Terbit : 1981-2
Hal. 52-62

Hakim Bebas Menilai Barang Bukti


Kaidah hukum:

Hakim itu bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap bahan bukti.

Dalam hal ini bahan-bahan bukti yang dikumpulkan oleh Hakim dapat menimbulkan konklusi bahwa perbuatan yang dituduhkan itu dapat terbukti dari adanya material-material itu tidak bertentangan satu sama lain.

Tuduhan adalah jelas karena memuat perbuatan-perbuatan materiil yang dimaksud dalam pasal 263 (2) KUHP yaitu : “menggunakan atau menyuruh pengacaranya menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa-berupa invoerpas N0. 820/LT tgl 22 Maret 1967 dan No. 820/LT tgl Maret 1967”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 142 K/Kr/1975

Terbit : 1977-2

Hal. 26-30

Perbedaan Nilai Mata Uang Baru Dinilai dengan Harga Emas


Kaidah hukum:
Tentang penilaian uang/resiko berdasarkan yurisprudensi, perbedaan harga mata uang baru dinilai menurut harga emas membebankan resikonya pada kedua belah pihak secara setengah-tengah akan tetapi dalam hal ini seluruh resiko dibebankan kepada tergugat, karena ia yang bersalah yaitu telah melepaskan hak penggugat secara sepihak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No.208 K/Sip/1971
Terbit : 1971
Hal. 248-252

Kaidah hukum:
Penilaian uang, harus dilakukan dengan menggunakan harga emas.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 74 K/Sip/1969
Terbit : 1971
Hal. 259-264

Kaidah hukum:
Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jumlah uang tersebut harus dinilai dgn menggunakan harga emas pada akhir tahun 1965 (saat terjadinya jual beli) dan harga emas pada waktu sekarang dengan membebankan resiko karena penilaian itu kepada kedua belah pihak yang berperkara secara separuh-separuh : (penilaian: 1/2x Rp.37.852.000,-/ Rp. 12.000,-(harga emas akhir tahun 1965) x Rp. 1.800,- u.b. (harga emas sekarang) = Rp. 2.838.900,-).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 380 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 90-98