Posts Tagged ‘penguasa’

Pembongkaran Tanpa Surat Perintah


Kaidah hukum:
Bahwa karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah / surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan factual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) di Pengadilan Umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 144 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 495

Kewajiban Membayar Kerugian Berlaku Juga Bagi Badan-Badan Pemerintah Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum


Kaidah hukum:
Kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum juga berlaku terhadap badan-badan Pemerintah. Karena dalam perkara ini tidak terbukti bahwa tergugat I, yang merupakan suatu badan Pemerintah, telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh penggugat (i.c. melakukan penangkapan yang tidak berdasar hukum) gugatan terhadap tergugat I harus ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 729 K/Sip/1975
Terbit : 1977-1
Hal. 75-79

Pencabutan Hak Berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Daerah Perang


Kaidah hukum:
Karena pencabutan hak atau penguasaan hak atas tanah sengketa dilakukan berdasarkan Perpu No. 23 tahun 1959 (L.N. tahun 1959/135) dengan surat keputusan Penguasa Perang Daerah, sedang penguasaan ini sampai pada saat berakhirnya keadaan bahaya pada tanggal 16 Desember 1960 belum terlaksana penyelesaiannya, maka seandainya Pemerintah Daerah masih tetap akan meneruskan tindakan Penguasa Perang Daerah tersebut, haruslah mengeluarkan keputusan mengenai penguasaan tanah ini.

Karena hal itu tidak dilakukannya, maka enam bulan setelah berakhirnya keadaan bahaya, tanah tersebut kembali pada statusnya semula, i.c. pada status hak milik penggugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1422 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 84-89

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Merupakan Kewenangan Pengadilan Umum


Kaidah hukum:
Berdasarkan jurisprudensi, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat negara tunduk pada jurisdiksi Pengadilan Negara/Umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 981 K/Sip/1972
Terbit : 1975
Hal. 118-123

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa


Kaidah hukum:
Bahwa soal perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa harus diukur dengan Undang-Undang peraturan-peraturan formil yang berlaku (khususnya Undang-Undang dan peraturan-peraturan tentang perumahan) dan kepatutan dalan masyarakat, yang dalam hal ini semua tidak ada yang dilanggar oleh Kepala Daerah (tergugat I).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 838 K/Sip/1970
Terbit : 1971
Hal. 224-231