Ganti Rugi Karena Penghinaan

Kaidah Hukum:
Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pada pihak yang dihina.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 196 K/Sip/1974
Terbit : 1977-1
Hal. 69-74

Iklan

Penghinaan yang Bukan Bersifat Pencemaran Nama Baik

Kaidah hukum:
Putusan Pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan pasal 315 KUHP, walaupun kat-kata yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada pasal 310 KUHP.

Berdasarkan tuduhan a.l. “bahwa P.T. Tjahaja Negeri telah ditutup terdakwa, dan apabila mau menyaksikan kematian P.T. Tjahaja Negeri tersebut supaya datang dan bila ada barang-barang yang dipinjamkan oleh P.T. Tjahaja Bank Gemary atau barang-barang yang tanggungan P.T. Tjahaja Negeri agar segera diangkut demi keamanan barang-barang tersebut”, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pasal 315 KUHP, meskipun kata-kata tersebut lebih banyak ditujukan terhadap pasal 310 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 68 K/Kr/1973
Terbit : 1977-1
Hal. 22-25

Kaidah hukum:

Pasal 315 KUHP tidak memungkinkan adanya pembuktian seperti halnya pasal 310 KUHP;

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 26 K/Kr/1974
Terbit : 1976
Hal. 17-22

Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik

Kaidah hukum:

Pasal 315 KUHP tidak memungkinkan adanya pembuktian seperti halnya pasal 310 KUHP;

Kata-kata “merusak rumah tangga” adalah merupakan  tuduhan melakukan “perbuatan tertentu “ seperti yg dimaksud oleh pasal 310 ayat 1 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 26 K/Kr/1974

Terbit : 1976

Hal. 17-22

Penilaian Unsur “Menghina” Kewenangan Hakim Kasasi

Kaidah hukum:

1. Kesimpulan yang diambil Hakim, apakah rangkaian kata-kata yang dipergunakan terdakwa bersifat “Menghina” atau tidak adalah kesimpulan juridis, yang tunduk pada kasasi.
2. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena Mahkamah Agung berkesimpulan, bahwa rangkaian kata-kata yang dipergunakan terdakwa tidaklah bersifat menghina.
3. Pencantuman pasal 316 KUHP dalam tuduhan “Pengganti lagi” juga keliru karena pasal tersebut hanyalah mrp pemberatan pidana atas tindak pidana yang diatur pasal 315 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung:

No. 32 K/Kr/1974

Terbit : 1975

Hal. 43-47

Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik

Kaidah hukum:
Soal apakah suatu perbuatan merupakan “penghinaan “adalah suatu persoalan hukum yang termasuk wewenang pengadilan kasasi untuk menilainya.

Isi maupun format sesuatu iklan tidak dapat dikatakan mengandung penghinaan atau mencemarkan nama baik seseorang selama tidak melampaui batas-batas daripada yang perlu untuk mencapi maksud dan tujuan dari pemasangan iklan itu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 27 K/Sip/1972
Terbit : 1972
Hal. 189-209

Penghinaan kepada badan kekuasaan negara

Kaidah hukum:
Penghinaan secara pribadi kepada Pegawai Negeri waktu sedang menjalankan jabatan dengan sah adalah merupakan penghinaan kepada suatu Badan Kekuasaan Negara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 121 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 107-118