Posts Tagged ‘penggelapan’

Unsur “Memiliki”


Kaidah hukum:

Oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dan Penuntut Umum/Jaksa dapat membuktikan, putusan Pengadilan Negeri bebas tidak murni karena judex facti /Pengadilan Negeri salah menafsirkan unsur “memiliki” sebab pengambilan BPKB dan KTP a.n. Marsini tanpa seizin pemiliknya atau orang tuanya (Mesiyem) yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang, maka permohonan kasasi tersebut pantas dikabulkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1213 K/Pid/1994

Terbit : 1996

Hal. 438

Kaidah hukum:

Judex Factie telah salah menafsirkan unsur “Dengan maksud memiliki secara melawan hukum”.  Apabila seorang mengambil barang yang bukan merupakan jaminan hutang maka dapat ditafsirkan dengan maksud memiliki secara melawan hak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1590 K/PID/1997

Terbit : 1997

Hal. 376

Perbuatan Terdakwa Tidak Merupakan Penggelapan Tetapi Kasus Perdata


Kaidah hukum:
Perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 531 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 21-41

Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP)


Kaidah hukum:
Karena penuntut kasasi bukan karyawan atau buruh atau bawahan dari KUD. Tutul bukan majikan atau atasannya, terhadapnya tidak dapat dikenakan pasal 374 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 389 K/Kr/1981
Terbit : 1983-2
Hal. 36-56

Pengembalian Uang Yang Digelapkan Tidak Menghilangkan Tindak Pidana


Kaidah hukum:

Perbuatan terdakwa menggelapkan uang Pemerintah Daerah tetap merupakan tindak pidana walaupun antara terdakwa dan Kepala Daerah telah tercapai perjanjian bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dipergunakannya dan persoalannya akan diselesaikan secara intern.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 204 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 1-27

Putusan Bebas (Vrijpraak)


Kaidah hukum:

Putusan Pengadilan Tinggi adalah suatu “pembebasan dari tuduhan “ (vrijpraak), oleh karena dalam persidangan belum dibuktikan orang lain selain dari tertuduh berhak atas sawah dan gedung / bangunan yang dituduhkan telah digelapkan oleh tertuduh;

Maka berdasarkan pasal 16 UU Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1950 permohonan kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 16 K/Kr/1974

Terbit : 1976

Hal. 59-63

Kaidah hukum:
Jaksa terlebih dulu harus dapat membuktikan bahwa sebenarnya putusan Pengadilan Negeri tidak didasarkan atas pertimbangan, bahwa perbuatan yg dituduhkan tidak terbukti, akan tetapi kurang tepat dalam memberi sebutan dalam amar putusannya, yg seharusnya “lepas dari segala tuntutan hukum” menjadi “bebas”,
Dan karena ternyata Jaksa tidak dapat membuktikan hal itu dalam memori bandingnya, seharusnya Pengadilan Tinggi menyatakan permohonan banding Jaksa tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 60 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 80-113

 

Kaidah hukum:

Dalam hal putusan pidana mengandung pembebasan terhadap perbuatan yang didakwakan, menurut yurisprudensi, Jaksa seharusnya dalam memori mengemukakan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah lepas dari tuntutan hukum dengan alasan-alasan  hukumnya.

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 487 K/Pid/1982

Terbit : 1984-1

Hal. 56-93