Posts Tagged ‘pengertian’

Unsur Melawan Hukum


Kaidah hukum:

Bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena terdakwa telah jelas melanggar ketentuan prosedur pemberian overdraft, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti.

Bahwa Terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan, sebab unsur kesengajaan dalam memberi bantuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP tidak dapat hanya disimpulkan dari keharusan terdakwa menduga akan terjadinya delik yang dilakukan oleh pelaku melainkan harus secara nyata disamping dirasakan oleh yang dibantu adanya bantuan tersebut, dengan bantuan tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa tidak hanya sekedar karena culpa/lalai.

Yuridprudensi Mahkamah Agung
No. 71 K/Pid/1993
Terbit : 1996
Hal. 429

Iklan

Pengertian Pejabat dalam Pasal 216 KUHP


Kaidah Hukum:
Yang dimaksud degnna pejabat dalam pasal 216 KUHP adalah pejabat, yang tugasnya mengawasi atau menyidik, atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, sedang dalam perkara ini pejabat yang dimaksud tidak mempunyai kwalitas demikian; oleh karena itu tertuduh dibebaskan dari tuduhan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 430 K/Kr/1981
Terbit : 1983-2
Hal. 24-35

BANTUAN HUKUM


BANTUAN HUKUM
Oleh: Abdullah Tri Wahyudi

Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum (legal aid) berasal dari kata “bantuan” yang berati pertolongan dengan tanpa menghadapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan (litigation) dan atau memberi nasehat di luar pengadilan (non litigation).

Unsur-unsur dari bantuan hukum adalah sebagai berikut:
1) adanya jasa hukum;
2) tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam pengadilan;
3) adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum.

Ad. 1.
Pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum sedangkan orang tersebut kurang mengerti hukum atau kurang mengetahui hukum dan termasuk orang yang tidak mampu dalam segi keuangan.

Ad. 2.
Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berupa pembelaan-pembelaan yang dilakukan sebagai pembela/penasehat hukum dalam perkara pidana yang dilakukan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan

Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata/tata usaha negara untuk menjadi kuasa guna mewakili, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan orang yang membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di pengadilan

Ad. 3
Memberikan nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu tetapi jangan diartikan hanya sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata. Seharusnya selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia juga untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) dan keadilan sosial.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1),
Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.”

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (acces to legal counsel), diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law), keadilan untuk semua (justice for all).

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hari nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut……..

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22 ayat (1)
Adokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 56
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Pasal 54
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 55
Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum .”

Pasal 56 ayat 1
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

TUJUAN BANTUAN HUKUM

Tujuan bantuan hukum pada negara-negara berkembang pada dasarnya mengadopsi tujuan bantuan hukum di negara-negara barat, yaitu:
1. Untuk menjalankan fungsi dan integritas peradilan yang baik.
2. Bantuan hukum merupakan tuntutan perikemanusiaan.
3. Untuk membangun satu kesatuan sistem hukum nasional.
4. Untuk melaksanakan secara efektiif peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk kepentingan warga tidak mampu atau miskin.
5. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
6. Untuk memperkuat profesi hukum.

Di Indonesia, berdasarkan pada anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum, bantuan hukum mempunyai tiga tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Bantuan Hukum yang semuanya merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena masing-masing adalah merupakan aspek-aspek problema hukum yang besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Tujuan bantuan hukum tersebut adalah:
1. untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan;
2. untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
3. untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.