Posts Tagged ‘penetapan’

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yang Tidak Dapat Dimohonkan Kasasi


Kaidah hukum:
Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan pelaksanaan terhadap keputusan Mahkamah Agung, tidak termasuk ketetapan-ketetapan Pengadilan termaksud dalam pasal 16 UU Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 yang terhadapnya dapat dimohonkan kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 580 K/Sip/1975
Terbit : 1977-1
Hal. 182-185

Penetapan Pengadilan Tinggi Yang Merupakan Ketetapan di Bidang Pengawasan Tidak Dapat Diajukan Kasasi


Kaidah hukum:
Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang merupakan ketetapan dalam bidang pengawasan atas jalannya peradilan yang menjadi tugas PT disamping tugasnya untuk melakukan peradilan tingkat banding, tidak dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1063 K/Sip/1972
Terbit : 1974
Hal. 417-440

Pemalsuan Surat


Kaidah hukum:

Surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor tidak dapat dipandang sebagai akte otentik yang dimaksudkan dalam pasal 266 KUHP.

Yursprudensi Mahkamah Agung

No. 329 K/Kr/1980

Terbit : 1980-1

Hal. 36-48

Penetapan Status Anak Angkat


Kaidah hukum:
Prinsip yang terkandung dalam pasal 1920 B.W. yakni bahwa putusan Pengadilan mengenai status seseorang berlaku penuh terhadap setiap orang dianggap juga berlaku dalam hukum Adat, karena prinsip demikian itu pada hakekatnya melekat pada tiap putusan Pengadilan yang berisikan penentuan tentang status seseorang. Oleh karena itu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menetapkan bahwa tergugat dalam kasasi adalah anak angkat dari alm. B.H.H. Fatimah berlaku pula dalam perkara ini.

Karena mengenai status harta dalam perundang-undangan tidak terhadap suatu prinsip seperti tersebut dalam pasal 1920 BW, maka dengan penafsiran a contrario itu berarti bahwa putusan Pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada azasnya hanya berlaku mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.

Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan Pengadilan tersebut tergantung pada penilaian Hakim, yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 102 K/Sip/1972
Terbit : 1974
Hal. 205-225

Upaya Hukum Putusan Contradictoir


Kaidah hukum:

Upaya hukum terhadap putusan yang bersifat contradictoir adalah banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 252 K/Sip/1971

Terbit : 1973

Hal. 38-57