Posts Tagged ‘pendaftaran’

Pengadilan Negeri Jakarta Tidak Berwenang Karena Gugatan Tidak Mengenai Pembatalan Pendaftaran Merk


Kaidah hukum:

Karena merk yang disengketakan tidak terdaftar dalam daftar umum Direktorat Patent Departemen Kehakiman, gugatan ini tidak mengenai masalah “pembatalan pendaftaran” sebagai yang dimaksud dalam pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 21/1961; oleh karenanya perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan acara biasa yang juga tunduk pada ketentuan-ketentuan banding dan bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta, karena Pengadilan Negeri Jakarta menurut acara biasa tidak berwenang mengadili perkara ini berdasarkan kompetensi relatif.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 99 K/Sip/1976
Terbit : 1976
Hal. 143-147

Pendaftaran Merk


Pendaftaran suatu merk hanyalah memberikan hak kepada orang atau badan hukum yang merknya didaftarkan itu, bahwa ia dianggap sebagai “pemakai pertama” dari merk itu sampai dibuktikan hal yang sebaliknya oleh pihak lain.

Yang dimaksud oleh Undang- Undang dgn perkataan “pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik)” sesuai dengan asas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk.

Tujuan dari pada Undang-Undang Merk (U.U. No. 21 tahun 1961) adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang tiruan yang memakai merk yang sudah dikenalnya sebagai merk barang-barang yang bermutu baik, yaitu dengan cara menertibkan kepatutan di dalam lalu lintas perdagangan (handelsmoraal).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 677 K/Sip/1972
Terbit : 1972
Hal. 407-434

Pendaftaran Peralihan Hak jika tanah yang bersangkutan merupakan Obyek Sengketa di Pengadilan


Kaidah hukum:
Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan Pendaftaran Peralihan Hak jika tanah yang bersangkutan merupakan Obyek Sengketa di Pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 318 K/TUN/20
Terbit : 2003
Hal. 600