Posts Tagged ‘pencabutan’

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum


Kaidah hukum:
“Bahwa pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU No.5 tahun 1960 dan sebagai pelaksanaan Pasal 18 UU No.5 tahun 1960, telah dikeluarkan UU No.20 tahun 1961 yg memberikan wewenang kepeda Presiden untuk mencabut hak seseorang atas tanah dengan dasar dan alasan untuk kepentingan umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 103 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 445

Surat Kuasa


Kaidah Hukum:

Bahwa judex facti mengupas / menilai surat kuasa tersebut dari hukum B.W. adalah salah sebab si pemberi dan si penerima kuasa adalah orang Indonesia yang tidak tunduk kepada B.W.;

Bahwa surat kuasa sudah dicabut, tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak ke-3, sebab pencabutan secara intern saja;

Bahwa surat kuasa dipergunakan untuk 3 orang, tidak ada salahnya, terutama dalam suasana hukum adat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1225 K/Sip/1976
Terbit : 1976
Hal. 134-142

Pencabutan Hak Berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Daerah Perang


Kaidah hukum:
Karena pencabutan hak atau penguasaan hak atas tanah sengketa dilakukan berdasarkan Perpu No. 23 tahun 1959 (L.N. tahun 1959/135) dengan surat keputusan Penguasa Perang Daerah, sedang penguasaan ini sampai pada saat berakhirnya keadaan bahaya pada tanggal 16 Desember 1960 belum terlaksana penyelesaiannya, maka seandainya Pemerintah Daerah masih tetap akan meneruskan tindakan Penguasa Perang Daerah tersebut, haruslah mengeluarkan keputusan mengenai penguasaan tanah ini.

Karena hal itu tidak dilakukannya, maka enam bulan setelah berakhirnya keadaan bahaya, tanah tersebut kembali pada statusnya semula, i.c. pada status hak milik penggugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1422 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 84-89

Pencabutan Surat Keputusan Yang Keliru Adalah Sah dan Tidak Melawan Hukum


Kaidah hukum:
Surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi yang mencabut kembali surat keputusan yang keliru tentang pengangkatan penggugat sebagai pegawai P.3 N.T.R. adalah sah dan tidak melawan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 643 K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 96-101

Surat Pembongkaran Bangunan Yang Tidak Sah


Kaidah hukum:
Karena penguasaan tanah dan bangunan seperti yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 10 April 1964 No. S.K. /9/KA/64 pada hakekatnya adalah pencabulan hak, yaitu dalam surat keputusan itu ditegaskan, bahwa wewenang penguasaan itu meliputi pula wewenang untuk mengosongkan tanah dan bangunan dari para pemakai atau penghuninya serta ongkos bangunan-bangunan yang perlu disingkirkan; maka keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut harus dengan segera diikuti dgn keputusan Presiden mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu (pasal 6 ayat 2 UU No. 20 tahun 1961); sedangkan keputusan yang dimaksud mengenai hal ini tidak pernah dikeluarkan sampai saat ini, yang mana adalah suatu keharusan /syarat mutlak;
Sehingga surat perintah Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta Raya tanggal 29 Maret 1973 No. 229/Spb/T/T/1973 tentang pembongkaran bangunan penggugat di atas tanah itu adalah batal dan tidak sah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1631 K/Sip/1974
Terbit : 1975
Hal. 65-73