Posts Tagged ‘pemeriksaan’

Penilaian Alat Bukti Yang Merupakan Penilaian Yuridis Tunduk Pada Kasasi


Kaidah hukum:
Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 178 K/Sip/1976
Terbit : 1977-2
Hal. 108-114

Iklan

Pengadilan Negeri Diperintahkan Melakukan Pemeriksaan Tambahan


Kaidah hukum:
Oleh karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh penggugat dan ada dalam petitum gugatan, tidak diperiksa dan diputus oleh judex facti maka kepada Pengadilan Negeri perlu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan perihal tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1375 K/Sip/1975
Terbit : 1977-1
Hal. 175-181

Intervensi


Kaidah hukum:

  1. Judex facti mempunyai pengertian yang salah mengenai istilah intervenient (intervensi) dan pembantah, Intervenient (i.c. tussenkomst) adalah pihak ke III yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingan sendiri. Sedangkan pembantah (dalam perkara ini) adalah pihak ke III yang membela kepentingannya sendiri tetapi tetap berada di luar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu intervenient tidak dapat merangkap menjadi pembantah dalam satu perkara yang sama.
  2. Dalam berita acara sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Barat, diperiksa 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus. Hal ini adalah bertentangan dengan pasal 144 (I) R.I.D. (salah menerapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tak dapat dipergunakan. Ratio dari pasal 144 (I) R.I.D. ialah agar kedua saksi tak dapat menyesuaikan diri dengan keterangan masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sama mengenai sesuatu hal.
  3. Ketentuan dalam pasal 1813 K.U.H.Perdata tidak bersifat limitatif juga tidak mengikat, yaitu kalau sifat dari perjanjian memang menghendakinya maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa tak dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal dari hukum perjanjian bersifat hukum yang mengatur. Mengenai pemberian kuasa yang tak dapat dicabut dan juga tidak batal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia telah merupakan suatu bestendig en gebruikelijk beding sehingga tidak bertentangan dengan UU yaitu pasal 1339 dan pasal 1347 dst. K.U.H.Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 731 K/Sip/1975

Terbit : 1977-1

Hal. 122-144

Baca lebih lanjut

Pemeriksaan Acara Singkat


Kaidah hukum:
Perkara ini seharusnya diperiksa dengan acara singkat karena terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan pasal 310 (1) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 731 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 18-27

Putusan Praperadilan Tidak Dapat Diajukan Banding


Kaidah hukum:
Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali mengenai putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir pada Pengadilan Tinggi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 401 K/Pid/1983
Terbit :1984-2
Hal. 70-78

PengadilanTinggi Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Terdakwa Lain Yang Tidak Banding


Kaidah hukum:
Karena yang banding hanya terdakwa III, PengadilanTinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sejauh mengenai terdakwa I,II,IV dan VI.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 51 K/Pid/1982
Terbit : 1984-2
Hal. 40-69

Dalam Verzet, Pengadilan harus Memeriksa Pokok Perkara


Kaidah hukum:
Dalam hal verzet, Pengadilan harus melakukan pemeriksaan pokok perkaranya dan mengambil keputusan tentang itu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
No. 727 K/Kr/1981
Terbit : 1984-1
Hal. 50-55