Posts Tagged ‘pembuktian’

Pembuktian Sertifikat Tanah


Kaidah hukum:
Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 327 K/Sip/1976Terbit : 1977-1
Hal. 53-57

Iklan

Penilaian Terhadap Pembuktian Tidak Dapat Dipertimbangkan Dalam Tingkat Kasasi


Kaidah hukum:
Memori kasasi penggugat untuk kasasi yang hanya mengatakan bahwa para saksi tergugat dalam kasasi telah memberikan keterangan palsu dan bahwa para saksi penggugat untuk kasasi telah mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat untuk kasasi, adalah keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian: oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 279 K/Sip/1972
Terbit : 1975
Hal. 158-160

Penilaian Pembuktian Adalah Wewenang Hakim Judex Facti


Kaidah hukum:
Keberatan penuntut kasasi, bahwa saksi-saksi tidak dihadapkan ke persidangan, tidak dapat diterima, karena hal tersebut adalah wewenang judex facti dalam menilai pembuktian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 242 K/Kr/1979
Terbit : 1981-2
Hal. 52-62

Salah Menerapkan Hukum Pembuktian


Kaidah hukum:
Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 192 K/Kr/1979
Terbit : 1981-1
Hal. 17-27

Penghinaan yang Bukan Bersifat Pencemaran Nama Baik


Kaidah hukum:
Putusan Pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan pasal 315 KUHP, walaupun kat-kata yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada pasal 310 KUHP.

Berdasarkan tuduhan a.l. “bahwa P.T. Tjahaja Negeri telah ditutup terdakwa, dan apabila mau menyaksikan kematian P.T. Tjahaja Negeri tersebut supaya datang dan bila ada barang-barang yang dipinjamkan oleh P.T. Tjahaja Bank Gemary atau barang-barang yang tanggungan P.T. Tjahaja Negeri agar segera diangkut demi keamanan barang-barang tersebut”, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pasal 315 KUHP, meskipun kata-kata tersebut lebih banyak ditujukan terhadap pasal 310 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 68 K/Kr/1973
Terbit : 1977-1
Hal. 22-25

Kaidah hukum:

Pasal 315 KUHP tidak memungkinkan adanya pembuktian seperti halnya pasal 310 KUHP;

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 26 K/Kr/1974
Terbit : 1976
Hal. 17-22

Putusan Yang Tidak Mempertimbangkan Dasar-Dasar Perampasan Barang Bukti Merupakan Putusan Yang Kurang Beralasan Sehingga Harus Dibatalkan


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam keputusannya tidak mempertimbangkan dasar-dasar perampasan barang bukti, oleh karena mana kedua keputusan tersebut sebagai kurang beralasan harus dibatalkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 89 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 279-290