Posts Tagged ‘pembatalan’

Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu


Kaidah Hukum:

Ternyata penggugat asal mendasarkan haknya atas sawah sengketa pada keputusan Pengadilan Negeri Sigli No. 268/1956 yang sekarang dalam taraf banding yang walaupun dinyatakan keputusan dapat dijalankan lebih dahulu namun belum dilaksanakan / dieksekusi;
Karena adanya banding, maka secara formil dan juga de facto penggugat asal belum menjadi milik dari sawah sengketa, karenanya belum berwenang untuk meminta ditetapkan sebagai pemilik dan meminta pembatalan jual beli sawah sengketa; Penggugat asal harus menunggu perkara No. 268/1956 tersebut mempunyai kekuatan pasti atau meminta pelaksanaan keputusan tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1549 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 171-175

Pengadilan Negeri Jakarta Tidak Berwenang Karena Gugatan Tidak Mengenai Pembatalan Pendaftaran Merk


Kaidah hukum:

Karena merk yang disengketakan tidak terdaftar dalam daftar umum Direktorat Patent Departemen Kehakiman, gugatan ini tidak mengenai masalah “pembatalan pendaftaran” sebagai yang dimaksud dalam pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 21/1961; oleh karenanya perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan acara biasa yang juga tunduk pada ketentuan-ketentuan banding dan bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta, karena Pengadilan Negeri Jakarta menurut acara biasa tidak berwenang mengadili perkara ini berdasarkan kompetensi relatif.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 99 K/Sip/1976
Terbit : 1976
Hal. 143-147

Putusan Diperbaiki Karena Amar Putusan Tidak Mencantumkan Pembatalan Putusan


Kaidah hukum:
Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, tapi dalam amar putusannya tidak mencantumkan pembatalan putusan itu, karena kurang lengkap harus diperbaiki.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 909 K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 129-133

Pembatalan Jual Beli


Kaidah hukum:
Bagi pihak-pihak yang tunduk pada hukum barat, maka dalam hal ini terjadi wanprestasi dari satu pihak oleh sebab tidak membayar harga barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 704 K/Sip/1972
Terbit : 1974
Hal. 250-279

Pembatalan Bukti Hak Milik


Kaidah hukum:

  1. Tidak dimintakan pembatalannya sertifikat hak milik, dalam hal ini tidak mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan.
  2. Menyatakan batal surat bukti hak milik yg dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi.
  3. Pembatalan surat bukti harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.
Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 383 K/Sip/1971

Terbit : 1972

Hal. 435-445