Posts Tagged ‘pejabat’

Jual Beli Tanah


Kaidah hukum:
Jual beli tanah yang dilakukan dengan terang dimuka pejabat desa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 237 K/Sip/1968
Terbit : 1969
Hal. 533-535

Pengertian Pejabat dalam Pasal 216 KUHP


Kaidah Hukum:
Yang dimaksud degnna pejabat dalam pasal 216 KUHP adalah pejabat, yang tugasnya mengawasi atau menyidik, atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, sedang dalam perkara ini pejabat yang dimaksud tidak mempunyai kwalitas demikian; oleh karena itu tertuduh dibebaskan dari tuduhan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 430 K/Kr/1981
Terbit : 1983-2
Hal. 24-35

Upaya Hukum Yang Keliru Karena Kesalahan Pejabat Pengadilan


Kaidah hukum:
Karena kekeliruan terdakwa dalam menjalankan upaya hukum juga disebabkan oleh kekeliruan pejabat Pengadilan sendiri, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk merugikan terdakwa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 123 K/Pid/1982
Terbit : 1982-2
Hal.73-83

Jual Beli Menurut Hukum Adat


Kaidah hukum:
Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut dan diikuti dengan cicilannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 475 K/Sip/1967
Terbit : 1970
Hal. 349

Kaidah hukum:
Jual beli adl sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalan K.U.H.Perdata atau Hukum Adat – i.c. – jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh seorang kepala kampung.

Syarat-syarat dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam K.U.H.Perdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 952 K/Sip/1974
Terbit : 1975
Hal. 81-85

Kaidah hukum:
Untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yg berwenang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 380 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 90-98

Menurut Hukum Adat Bali Hibah Antara Suami Istri Tidak Dilarang


Kaidah hukum:
1. Hukum Adat di Bali.
Hukum Adat di Bali tidak melarang penghibahan antara suami isteri sepanjang hal ini tidak mengenai harta pusaka.
2. UU Pokok Agraria.
Alasan penggugat untuk kasasi bahwa karena belum ada penyerahan maka penghibahan itu belum terjadi tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam hukum adat yang menyebabkan pemindahan hak bersifat kontan, sedangkan pendaftaran sesuai dengan UU Pokok Agraria No. 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif belaka.
3. Alasan penggugat untuk kasasi bahwa penyerahan tanah tersebut tidak dibuat dimuka pejabat Agraria juga tidak dapat dibenarkan, karena pasal 19 PP No. 10/1961 berlaku khusus bagi pendaftaran pemindahan hak pada Kadaster sedangkan Hakim dalam menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan materiil yang merupakan jual beli tidak hanya terikat pada pasal 19 tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 123 K/Sip/1970
Terbit : 1970
Hal. 305

Risalah Lelang Bukan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara


Kaidah hukum:
Risalah Lelang bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang tereksekusi, sebab tidak ada unsur “BESCHIKKING” maupun pernyataan kehendak dari pejabat Kantor Lelang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 47 K/TUN/1997
Terbit : 1997
Hal. 537

Penghinaan kepada badan kekuasaan negara


Kaidah hukum:
Penghinaan secara pribadi kepada Pegawai Negeri waktu sedang menjalankan jabatan dengan sah adalah merupakan penghinaan kepada suatu Badan Kekuasaan Negara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 121 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 107-118