Posts Tagged ‘pasal’

Menambah Jenis Hukuman Yang Ditetapkan Dalam Pasal 10 KUHP Adalah Tidak Dibenarkan


Kaidah Hukum:
Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 59 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 27-32
No. 74 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 43

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Pasal 303 bis KUHP


Kaidah hukum:

Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena apabila ada dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ditempat umum, melanggar pasal 303 Bis KUHP, maka seharusnya PN Sragen mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kepolisian untuk kemudian diajukan kepersidangan melalui kejaksaan / Penuntut Umum bukan diperiksa dan diadili menurut acara pemeriksaan ringan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 962 K/PID/1996

Terbit : 1997

Hal. 384

Unsur Kelalaian/Kealpaan


Kaidah hukum:
Judex factie telah salah menerapkan hukum, sebab korban jatuh karena terserempet oleh pengendara sepeda yang didepannya dan karena jatuhnya ke kanan maka korban tergilas oleh roda bus yang dikemudikan terdakwa; ternyata kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa berada di jalur yang benar atau di sebelah kiri, sehingga tidak terbukti tidak adanya unsur kelalaian/kealpaan pada diri terdakwa dan Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Kaidah hukum:
No. 1104 K/Pid/1990
Terbit : 1994
Hal. 1

Pasal Yang Dilanggar Tidak Perlui Dicantumkan dalam Amar Putusan


Kaidah hukum:

Dalam amar putusan cukup disebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan.

Mempunyai, menaruh,  memamerkan, memakai dan menyediakan  untuk dipakai alat ukur, takaran, timbangan atau alat perlengakapan yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau setidak-tidaknya disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku.

Pasal-pasal dan Undang-Undang yang dilanggar tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 736 K/Pid/1988

Terbit : 1991

Hal. 181

Pengadilan Tinggi Berwenang Melakukan Penahanan


Kaidah hukum:
“Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap terdakwa harus dibatalkan karena berdasarkan pasal 27 KUHAP Pengadilan Tinggi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1690 K/Pid/1987
Terbit : 1987
Hal. 246

Unsur Mengetahui Barang Berasal Dari Kejahatan


Kaidah hukum:
“Apabila terdakwa tidak mengetahui, menduga/menyangka barang-barang tersebut berasal dari kejahatan maka karena itu salah satu unsur dari pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1130 K/Pid/1985
Terbit : 1987
Hal. 236

Pemeriksaan Acara Singkat


Kaidah hukum:
Perkara ini seharusnya diperiksa dengan acara singkat karena terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan pasal 310 (1) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 731 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 18-27