Posts Tagged ‘negeri’

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yang Tidak Dapat Dimohonkan Kasasi


Kaidah hukum:
Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan pelaksanaan terhadap keputusan Mahkamah Agung, tidak termasuk ketetapan-ketetapan Pengadilan termaksud dalam pasal 16 UU Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 yang terhadapnya dapat dimohonkan kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 580 K/Sip/1975
Terbit : 1977-1
Hal. 182-185

Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Dilakukan Oleh Panitera Pengadilan Negegeri


Kaidah hukum:

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU No. 1 Drt. Tahun 1951 yang harus memberitahukan keputusan Pengadilan Tinggi kepada tertuduh adalah Panitera Pengadilan Negeri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 50 K/Kr/1974

Terbit : 1975

Hal. 55-58

Pengadilan Tinggi Berwenang Mengambil Alih Pertimbangan Pengadilan Negeri


Kaidah hukum:Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, jika pertimbangan itu dianggapnya benar.

Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 556 K/Sip/1971

Terbit : 1972Hal. 494-509
Kaidah hukum:Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya benar.

Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 786 K/Sip/1972

Terbit : 1973Hal. 209-274

Surat Kuasa Khusus


Kaidah hukum:

Menurut pasal 123 HIR, pihak-pihak yang berperkara, kalau dikehendaki boleh dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakan dengan surat kuasa khusus/istimewa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 296 K/Sip/1970
Terbit : 1971
Hal. 355-360

Kaidah hukum:

Jika memori kasasi diajukan oleh seorang kuasa sedangkan dalam surat kuasa tidak disebutkan bahwa ia diberi kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka permohonan kasasi itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 266 K/Sip/1972

Terbit : 1973Hal. 182-194
Kaidah hukum:

Surat kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi yang memuat dua tanggal, harus diqualifier sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 61 K/Sip/1971

Terbit : 1973Hal. 5-9

Kaidah hukum:

Demi kepastian hukum, maka surat kuasa khusus yang dibuat di Jerman pada tanggal 19 Desember 1972 dan dilegalisir oleh Consul Jenderal R.I., oleh pemegang kuasa tersebut baru dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan kasasi setelah surat kuasa itu ditunjukkan/diserahkan di Kepaniteraan P.N. setempat, yaitu pada tgl. 30 Desember 1972. Dengan demikian kalau jangka waktu dihitung mulai perkara No. 146/1972/G diumumkan pada tanggal 30 Desember 1972, maka permohonan untuk pemeriksaan kasasi telah melampaui jangka waktu yg ditentukan Undang-Undang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 208 K/Sip/1973
Terbit : 1974
Hal. 319-329