Posts Tagged ‘negara’

Barang Bukti Dirampas Untuk Negara


Kaidah hukum:

Adalah tepat dan benar beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor yang terbukti dipergunakan oleh pelaku Tindak Pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk Negara, tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1166 K/PID/1997

Terbit : 1997

Hal. 342

Terdakwa Dibebaskan Karena Dakwaan Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Karena dalam tuduhan II dituduhkan pasal 385 ke 1 KUHP yaitu tindak pidana mengenai a.l. “Indonesisch gebruiksrecht”, padahal tanah dalam perkara adalah tanah “eigendom”, tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan II tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 284 K/Kr/1979

Terbit : 1979-2

Hal. 1-12

Hukum yang Berlaku Bagi Istri yang Kawin dengan WNA


Kaidah hukum:

Meskipun seorg istri berstatus warga Negara Indonesia, tapi karena ia kawin dgn suaminya warga Negara Asing, berdasarkan hukum yang berlaku untuk si suami yaitu Hukum Barat, dan ia hidup dalam lingkungan hukum suaminya, maka terhadapnya berlaku hukum Barat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 556 K/Sip/1971

Terbit : 1972

Hal. 494-509

Sifat Melawan Hukum


Kaidah hukum:
Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; dalam perkara ini misalnya faktor-faktor : negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 42 K/Kr/1965
Terbit : 1972
Hal. 39-67

Penghinaan kepada badan kekuasaan negara


Kaidah hukum:
Penghinaan secara pribadi kepada Pegawai Negeri waktu sedang menjalankan jabatan dengan sah adalah merupakan penghinaan kepada suatu Badan Kekuasaan Negara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 121 K/Kr/1968
Terbit : 1969
Hal. 107-118

PERADILAN TATA USAHA NEGARA


PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

LEBIH JAUH TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SILAHKAN “klik” DI BAWAH INI.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

CONTOH KUASA TUN

CONTOH GUGATAN TUN