Posts Tagged ‘ne bis in idem’

Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak dapat Diterima dapat Diajukan Gugatan Baru dan Bukan Ne Bis in Idem


Kaidah Hukum:

Dari pertimbangan keputusan dihubungkan dengan diktumnya yang berbunyi bahwa gugatan penggugat-penggugat tidak dapat dikabulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat dikabulkan ialah bahwa gugatan tidak dapat diterima; karena dalam keputusan tersebut Pengadilan Negeri mengakui adanya hak Penggugat-penggugat sebagai pemegang saham, hanya tidak sesuai dengan pasal 21 Anggaran Dasar; karenanya penggugat-penggugat, setelah mengadakan perbaikan gugatan, dapat mengajukan gugatan baru; dengan demikian dalam hal ini tidak ada ne bis in idem.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 650 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 159-163

Ne Bis in Idem


Kaidah hukum:
Ne bis in idem.
Penggugat kasasi mengajukan sebagai keberatan kasasi bahwa dalam perkara No. 80/1964/Pdt Tjn tak dapat diterapkan azas tersebut karena dalam perkara tersebut dasar hukum perkara yang disengketakan adalah mengenai warisan, sedangkan dalam perkara yang sekarang disengketakan dasar hukumnya adalah mengenai hubungan jual beli. Disamping itu juga pihak tergugat dalam perkara No. 80/1964/Pdt Tjn. Sekarang menjadi penggugat.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sudah tepat karena status sawah yang disengketakan dalam perkara No. 80/1964/Pdt Tjn sudah ditetapkan berstatus tanah sikep. Baik dengan dasar hukum waris maupun dengan dasar hukum jual beli tidak akan mempengaruhi bahwa mengenai sawah sengketa sudah pernah ditentukan oleh Pengadilan Negeri sebagai kesikepan. Lagipula Sobari, yaitu kuasa dari penggugat kasasi/penggugat asal (dulu tergugat II dalam perkara No. 80/1964/Pdt Tjn.) pada waktu didengar selaku saksi (Kuwu) mengenai sawah sengketa menyatakan bahwa surat segel jual beli tidak sah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 123 K/Sip/1968
Terbit : 1970
Hal. 407

Kaidah hukum:

Penetapan Pengadilan Negeri mengenai ahli waris dan warisan yang bersifat deklaratoir bukan merupakan  neb is in idem dalam putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengenai sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 144 K/Sip/1971

Terbit : 1973

Hal. 20-37

Kaidah hukum:

Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada “neb is in idem”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 102 K/Sip/1972

Terbit : 1974

Hal. 205-225