Posts Tagged ‘milik’

Pengembalian Uang Milik Korban


Kaidah hukum:

Dalam putusan perkara pidana syarat khusus mengembalikan uang milik korban pada hakekatnya adalah masalah perdata dan oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 14 C (1) KUHP

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 933 K/Pid/1994

Terbit : 1996

Hal. 444

Iklan

Lamanya Menguasai Tanah Tidak Mengakibatkan Hilangnya Hak Milik


Kaidah hukum:
Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik ataupun hak menggarap dari pada orang lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 51 K/Sip/1975
Terbit : 1977-1
Hal. 117-121

Pengadilan Tinggi Sebelum Memutus Perkara Pokok Menunggu Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tentang Status Kepemilikan Tanah dan Rumah


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 628 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 42-73

Melakukan Pembenihan Di Atas Orang Lain Tidak Rumusan Pasal 385 KUHP


Kaidah hukum:
Perbuatan yg dituduhkan terhadap terdakwa, yakni menguasai dan melakukan pembenihan di atas tanah milik orang lain, tidak termasuk rumusan pasal 385 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah menjual, menukarkan atau membebani dengan perjanjian hutang suatu penanaman atau pembenihan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 342 K/Kr/1981
Terbit : 1982-1
Hal. 17-26

Dalam Hukum Adat Hak Milik Atas Tanah Tidak Hapus Oleh Lewatnya Waktu/Kadaluwarsa


Kaidah hukum:
Dalam Hukum Adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 916 K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 107-111

Barang Jaminan Tidak Otomatis Menjadi Milik Yang Menghutangkan Apabila Yang Berhutang Wanprestasi


Kaidah hukum:
Dalam hal hutang piutang uang dgn barang.suatu barang tetap, kalau yang berhutang melakukan wanprestasi tidak dengan otomatis barang-barang tanggungan itu menjadi milik yang menghutangkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 401 K/Sip/1972
Terbit : 1974
Hal. 280-296

Perkara Pidana yang Masih Ada Sengketa Hak Milik


Kaidah hukum:

Karena pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri telah lanjut.  Kemudian terbentur pada “prajudicieel geschil” tentang hak milik atas tanah termaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga” afwijzende beschikking” menurut pasal 250 (3) R.I.B., yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa.

Acara yang seharusnya ditempuh ialah : sidang ditunda sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugat perdata.

Atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 129 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 53-68