Posts Tagged ‘menerapkan’

Salah Menerapkan Hukum


Kaidah hukum:
Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoede gemotiveerd) tentang pidana yg dijatuhkan; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara aquo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 22 K/Mil/1992
Terbit : 1993
Hal. 425

Intervensi


Kaidah hukum:

  1. Judex facti mempunyai pengertian yang salah mengenai istilah intervenient (intervensi) dan pembantah, Intervenient (i.c. tussenkomst) adalah pihak ke III yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingan sendiri. Sedangkan pembantah (dalam perkara ini) adalah pihak ke III yang membela kepentingannya sendiri tetapi tetap berada di luar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu intervenient tidak dapat merangkap menjadi pembantah dalam satu perkara yang sama.
  2. Dalam berita acara sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Barat, diperiksa 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus. Hal ini adalah bertentangan dengan pasal 144 (I) R.I.D. (salah menerapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tak dapat dipergunakan. Ratio dari pasal 144 (I) R.I.D. ialah agar kedua saksi tak dapat menyesuaikan diri dengan keterangan masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sama mengenai sesuatu hal.
  3. Ketentuan dalam pasal 1813 K.U.H.Perdata tidak bersifat limitatif juga tidak mengikat, yaitu kalau sifat dari perjanjian memang menghendakinya maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa tak dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal dari hukum perjanjian bersifat hukum yang mengatur. Mengenai pemberian kuasa yang tak dapat dicabut dan juga tidak batal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia telah merupakan suatu bestendig en gebruikelijk beding sehingga tidak bertentangan dengan UU yaitu pasal 1339 dan pasal 1347 dst. K.U.H.Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 731 K/Sip/1975

Terbit : 1977-1

Hal. 122-144

Baca lebih lanjut