Posts Tagged ‘melawan’

Pembebasan Terlapor Tidak Dapat Dijadikan Dasar Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum


Kaidah Hukum:
Perbuatan melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib adalah hak setiap warga negara dan pembebasan Terlapor/Penggugat tidak menyebutkan Pelapor/Tergugat perbuatan melawan hukum.

Yurispudensi Mahkamah Agung
No. 505 K/Pdt/2011

Tanggal 31 Mei 2011

Putusan

 

Kaidah Hukum:

Ttindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penipuan, adalah hak dan karenanya bukanlah Perbuatan Melawan
Hukum yang dapat dituntut secara Perdata, walaupun yang dilaporkan tersebut
setelah diperiksa oleh Penyidik, dinyatakan dihentikan Penyidikannya karena
tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No.  2494 K/Pdt/2009

Tanggal 09 Juni 2010

Putusan

 

Pembongkaran Tanpa Surat Perintah


Kaidah hukum:
Bahwa karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah / surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan factual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige overheidsdaad) di Pengadilan Umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 144 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 495

Terdakwa Bebas Karena Unsur Melawan Hukum Tidak Terbukti


Kaidah hukum:
Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 592 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 1-20

Pencabutan Surat Keputusan Yang Keliru Adalah Sah dan Tidak Melawan Hukum


Kaidah hukum:
Surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi yang mencabut kembali surat keputusan yang keliru tentang pengangkatan penggugat sebagai pegawai P.3 N.T.R. adalah sah dan tidak melawan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 643 K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 96-101

Perbuatan Melawan Hukum


Kaidah hukum
Dalam hal tanah /rumah erfpacht-verponding sebelum berlakunya UU Pokok Agraria dijual oleh pemiliknya dengan akte Notaris, tetapi belum sampai dibalik atas nama pembeli, berarti penjual tanah melepaskan haknya atas tanah/rumah tersebut; maka dengan berlakunya UU Pokok Agraria statusnya menjadi tanah Negara, sehingga pemberian tanah tersebut sebagai hak pakai oleh Pemerintah kepada tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 635-K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 74-80