Posts Tagged ‘kuhp’

Menambah Jenis Hukuman Yang Ditetapkan Dalam Pasal 10 KUHP Adalah Tidak Dibenarkan


Kaidah Hukum:
Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 59 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 27-32
No. 74 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 43

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Pasal 303 bis KUHP


Kaidah hukum:

Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena apabila ada dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ditempat umum, melanggar pasal 303 Bis KUHP, maka seharusnya PN Sragen mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kepolisian untuk kemudian diajukan kepersidangan melalui kejaksaan / Penuntut Umum bukan diperiksa dan diadili menurut acara pemeriksaan ringan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 962 K/PID/1996

Terbit : 1997

Hal. 384

Unsur Kerusakan


Kaidah hukum:

Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat dikenakan kepada para Terdakwa, sebab unsur melakukan kekerasan dalam pasal 170 (1) KUHP bukan merupakan alat / usaha untuk mencapai tujuan (niat para terdakwa), sehingga seandainya pun terjadi kerusakan hanyalah merupakan akibat saja dari perbuatan kekerasan tersebut lebih tepat dikenakan pasal 406 (1) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 329 K/Pid/1996

Terbit : 1996

Hal. 465

Pengembalian Uang Milik Korban


Kaidah hukum:

Dalam putusan perkara pidana syarat khusus mengembalikan uang milik korban pada hakekatnya adalah masalah perdata dan oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 14 C (1) KUHP

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 933 K/Pid/1994

Terbit : 1996

Hal. 444

Unsur “Memiliki”


Kaidah hukum:

Oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dan Penuntut Umum/Jaksa dapat membuktikan, putusan Pengadilan Negeri bebas tidak murni karena judex facti /Pengadilan Negeri salah menafsirkan unsur “memiliki” sebab pengambilan BPKB dan KTP a.n. Marsini tanpa seizin pemiliknya atau orang tuanya (Mesiyem) yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang, maka permohonan kasasi tersebut pantas dikabulkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1213 K/Pid/1994

Terbit : 1996

Hal. 438

Kaidah hukum:

Judex Factie telah salah menafsirkan unsur “Dengan maksud memiliki secara melawan hukum”.  Apabila seorang mengambil barang yang bukan merupakan jaminan hutang maka dapat ditafsirkan dengan maksud memiliki secara melawan hak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1590 K/PID/1997

Terbit : 1997

Hal. 376