Posts Tagged ‘kuasa’

Intervensi


Kaidah hukum:

  1. Judex facti mempunyai pengertian yang salah mengenai istilah intervenient (intervensi) dan pembantah, Intervenient (i.c. tussenkomst) adalah pihak ke III yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingan sendiri. Sedangkan pembantah (dalam perkara ini) adalah pihak ke III yang membela kepentingannya sendiri tetapi tetap berada di luar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu intervenient tidak dapat merangkap menjadi pembantah dalam satu perkara yang sama.
  2. Dalam berita acara sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Barat, diperiksa 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus. Hal ini adalah bertentangan dengan pasal 144 (I) R.I.D. (salah menerapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tak dapat dipergunakan. Ratio dari pasal 144 (I) R.I.D. ialah agar kedua saksi tak dapat menyesuaikan diri dengan keterangan masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sama mengenai sesuatu hal.
  3. Ketentuan dalam pasal 1813 K.U.H.Perdata tidak bersifat limitatif juga tidak mengikat, yaitu kalau sifat dari perjanjian memang menghendakinya maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa tak dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal dari hukum perjanjian bersifat hukum yang mengatur. Mengenai pemberian kuasa yang tak dapat dicabut dan juga tidak batal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia telah merupakan suatu bestendig en gebruikelijk beding sehingga tidak bertentangan dengan UU yaitu pasal 1339 dan pasal 1347 dst. K.U.H.Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 731 K/Sip/1975

Terbit : 1977-1

Hal. 122-144

Baca lebih lanjut

Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi dalam Perkara Perdata Seorang Wakil Harus Secara Khusus Dikuasakan untuk Itu


Kaidah Hukum:

Pasal 113 ayat 1 UU Mahkamah Agung Indonesia menetapkan, bahwa untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata seorang wakil harus secara khusus dikuasakan untuk itu; karena tidak demikian halnya dalam perkara ini, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 456 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 176-178

Surat Kuasa


Kaidah Hukum:

Bahwa judex facti mengupas / menilai surat kuasa tersebut dari hukum B.W. adalah salah sebab si pemberi dan si penerima kuasa adalah orang Indonesia yang tidak tunduk kepada B.W.;

Bahwa surat kuasa sudah dicabut, tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak ke-3, sebab pencabutan secara intern saja;

Bahwa surat kuasa dipergunakan untuk 3 orang, tidak ada salahnya, terutama dalam suasana hukum adat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1225 K/Sip/1976
Terbit : 1976
Hal. 134-142

Surat Kuasa Khusus


Kaidah hukum:

Menurut pasal 123 HIR, pihak-pihak yang berperkara, kalau dikehendaki boleh dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakan dengan surat kuasa khusus/istimewa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 296 K/Sip/1970
Terbit : 1971
Hal. 355-360

Kaidah hukum:

Jika memori kasasi diajukan oleh seorang kuasa sedangkan dalam surat kuasa tidak disebutkan bahwa ia diberi kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka permohonan kasasi itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 266 K/Sip/1972

Terbit : 1973Hal. 182-194
Kaidah hukum:

Surat kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi yang memuat dua tanggal, harus diqualifier sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 61 K/Sip/1971

Terbit : 1973Hal. 5-9

Kaidah hukum:

Demi kepastian hukum, maka surat kuasa khusus yang dibuat di Jerman pada tanggal 19 Desember 1972 dan dilegalisir oleh Consul Jenderal R.I., oleh pemegang kuasa tersebut baru dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan kasasi setelah surat kuasa itu ditunjukkan/diserahkan di Kepaniteraan P.N. setempat, yaitu pada tgl. 30 Desember 1972. Dengan demikian kalau jangka waktu dihitung mulai perkara No. 146/1972/G diumumkan pada tanggal 30 Desember 1972, maka permohonan untuk pemeriksaan kasasi telah melampaui jangka waktu yg ditentukan Undang-Undang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 208 K/Sip/1973
Terbit : 1974
Hal. 319-329

Kuasa Permohonan Kasasi


Kaidah hukum
Permohonan kasasi diajukan oleh S. Mekutika, tetapi dalam surat kuasanya tidak disebut bahwa ia diberi kuasa untuk mengajukan kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 24 K/Sip/1967
Terbit : 1969
Hal. 792-794

PEMBERIAN KUASA


PEMBERIAN KUASA

Pengertian Pemberian Kuasa
Pemberian kuasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Buergerlijk Wetboek (BW) pasal 1792 menyatakan bahwa suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Bentuk Pemberian Kuasa
Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan:
1. akta umum;
2. surat di bawah tangan;
3. sepucuk surat;
4. lisan.

Bentuk Penerimaan Kuasa
Penerimaan suatu kuasa dapat terjadi dengan
1. terang-terangan;
Dinyatakan secara jelas mengenai persetujuan untuk menerima kuasa dengan menandataganinya surat kuasa atau pernyataan penerimaan kuasa secara lisan.

2. diam-diam;
Dengan dilaksanakannya kuasa yang diberikan pemberi kuasa oleh penerima kuasa maka dapat disimpulkan penerima kuasa menerima kuasa yang diberikan.

Jenis Kuasa
1. kuasa khusus,
yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, dalam kuasa khusus memuat kata-kata yang tegas. Misalnya kuasa untuk menjual rumah, membuat perdamaian, kuasa membebani hak tanggungan.

2. Kuasa umum,
yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan Misalnya kuasa untuk mengurus perusahaan.

Larangan bagi Penerima Kuasa
Penerima kuasa tidak boleh melakukan perbuatan yang mengatasnamakan pemberi kuasa di luar kuasa yang diberikan. kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

Kewajiban Penerima Kuasa
1. melaksanakan kuasanya;
2. bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.
3. menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.
4. memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan
5. Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah.
6. Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:
– bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya
– bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu.

Hak Penerima Kuasa
1. Hak Subtitusi
Hak untuk melimpahkan kuasanya kepada orang lain atau disebut juga dengan kuasa pengganti. Dapat dilakukan dengan melimpahkan secara keseluruhan atau sebagian saja. Subtitusi dapat dilakukan dengan menunjuk langsung orang yang dimaksud dalam surat kuasa dan dapat pula tidak ditunjuk secara langsung. Terhadap subtitusi yang tidak ditunjuk secara langsung dalam kuasa maka pemberi kuasa bertanggung jawab atas penunjukkan penggantinya.

2. Hak Retensi
Hak untuk menahan suatu barang milik orang lain yang berada di dalam kekuasaannya sampai tuntutan mengenai barang itu dipenuhi.

Kewajiban-kewajiban Pemberi Kuasa
1. Memenuhi perikatan-perikatan yang telah disetujui.
2. Membayar upah kepada penerima kuasa apabila diperjanjikan.
3. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya
4. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati.

Hak Pemberi Kuasa
1. Mendapatkan hasil yang diharapkan.
2. Menarik kembali kuasanya.

Berakhirnya Pemberian Kuasa
1. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa.
2. Dikembalikan kuasanya oleh penerima kuasa.
3. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa.
4. Meninggalnya atau pailitnyasalah satu pihak.

Kuasa di Pengadilan
Dasar hukumnya adalah pasal 123 HIR.
Kuasa di pengadilan harus dengan kuasa khusus yang dibuat secara tertulis atau lisan.
Tertulis, harus memuat identitas para pihak, mengenai perkara apa.
Lisan, harus dilakukan di muka hakim dalam persidangan.

Referensi:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Tresna, Komentar HIR,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

 

PERADILAN TATA USAHA NEGARA


PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

LEBIH JAUH TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SILAHKAN “klik” DI BAWAH INI.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

CONTOH KUASA TUN

CONTOH GUGATAN TUN