Posts Tagged ‘khusus’

Untuk Mengajukan Permohonan Kasasi dalam Perkara Perdata Seorang Wakil Harus Secara Khusus Dikuasakan untuk Itu


Kaidah Hukum:

Pasal 113 ayat 1 UU Mahkamah Agung Indonesia menetapkan, bahwa untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata seorang wakil harus secara khusus dikuasakan untuk itu; karena tidak demikian halnya dalam perkara ini, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 456 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 176-178

Penggabungan Perkara yang Tunduk pada Hukum Acara Khusus dan Umum


Kaidah hukum:
Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 677 K/Sip/1972
Terbit : 1972
Hal. 407-434

Surat Kuasa Khusus


Kaidah hukum:

Menurut pasal 123 HIR, pihak-pihak yang berperkara, kalau dikehendaki boleh dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakan dengan surat kuasa khusus/istimewa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 296 K/Sip/1970
Terbit : 1971
Hal. 355-360

Kaidah hukum:

Jika memori kasasi diajukan oleh seorang kuasa sedangkan dalam surat kuasa tidak disebutkan bahwa ia diberi kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka permohonan kasasi itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 266 K/Sip/1972

Terbit : 1973Hal. 182-194
Kaidah hukum:

Surat kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi yang memuat dua tanggal, harus diqualifier sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 61 K/Sip/1971

Terbit : 1973Hal. 5-9

Kaidah hukum:

Demi kepastian hukum, maka surat kuasa khusus yang dibuat di Jerman pada tanggal 19 Desember 1972 dan dilegalisir oleh Consul Jenderal R.I., oleh pemegang kuasa tersebut baru dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan kasasi setelah surat kuasa itu ditunjukkan/diserahkan di Kepaniteraan P.N. setempat, yaitu pada tgl. 30 Desember 1972. Dengan demikian kalau jangka waktu dihitung mulai perkara No. 146/1972/G diumumkan pada tanggal 30 Desember 1972, maka permohonan untuk pemeriksaan kasasi telah melampaui jangka waktu yg ditentukan Undang-Undang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 208 K/Sip/1973
Terbit : 1974
Hal. 319-329