Posts Tagged ‘jual’

Pembatalan Jual Beli


Kaidah hukum:
Bagi pihak-pihak yang tunduk pada hukum barat, maka dalam hal ini terjadi wanprestasi dari satu pihak oleh sebab tidak membayar harga barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 704 K/Sip/1972
Terbit : 1974
Hal. 250-279

Iklan

Tatacara Lelang


Tatacara Lelang

Tatacara pelelangan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

  1. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah.
  2. Untuk pelaksanaan lelang ditetapkan harga limit dan uang jaminan yang harus disetorkan oleh peserta lelang.
  3. Pengumuman lelang dilakukan melalui harian yang terbit di kota/kabupaten atau kota/kabupaten terdekat atau ibukotapropinsi atau ibukota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah Pejabat Lelang Kelas II  tempat barang akan dilelang.
  4. Untuk dapat turut serta dalam pelelangan, para peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan yang jumlahnya dicantumkan pejabat lelang, uang mana akan diperhitungkan dengan harga pembelian jika peserta lelang yang bersangkutan ditunjuk sebagai pembeli.
  5. Penjualan lelang dilakukan dengan penawaran lisan dengan harga naik-naik.
  6. Penawar/pembeli dianggap bersungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan atau kerusakan baik yang terlihat atau tidak terlihat atau terdapat cacat lainnya terhadap barang yang telah dibelinya itu maka ia tidak berhak untuk menolak menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan dan melepaskan semua hak untuk meminta ganti kerugian berupa apapun juga.
  7. Pembeli lelang adalah penawar tertinggi yang mencapai dan atau melampaui harga limit yang disahkan oleh Pejabat Lelang.
  8. Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
  9. Pembeli tidak diperkenankan untuk menguasai barang yang telah dibelinya itu sebelum uang pembelian dipenuhi/dilunasi seluruhnya, jadi harga pokok, bea lelang dan uang miskin. Kepada pembeli lelang diserahkan tanda terima.
  10. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang.
  11. Barang terjual pada saat itu juga menjadi hak dan tanggungan pembeli dan apabila barang itu berupa tanah dan rumah, pembeli harus segera mengurus/membalik nama hak tersebut atas namanya.
  12. Apabila yang dilelang itu adalah tanah/tanah dan rumah yang sedang ditempati/dikuasai oleh tersita lelang dan tersita lelang tidak bersedia menyerahkan tanah/tanah dan rumah itu secara kosong maka terlelang beserta keluarganya akan dikeluarkan dengan paksa apabila perlu dengan bantuan yang berwajib dari tanah/tanah dan rumah tersebut.
  13. Termasuk orang-orang yang dikeluarkan dari tanah/tanah dan rumah adalah para penyewa, pembeli, orang yang mendapat hibah, yang memperoleh tanah/tanah dan rumah tersebut setelah tanah/tanah dan rumah tersebut disita dan sita telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  14. Mereka yang menyewa, menerima sebagai jaminan, membeli atau memperoleh tanah/tanah dan rumah tersebut sebelum dilakukan penyitaan, baik sita jaminan atau sita eksekutorial tidak dapat dikeluarkan secara paksa dari tahan/tanah dan rumah. Pembeli lelang harus menempuh jalan damai dengan mereka atau mengajukan gugatan ke pengadilan dengan prosedur biasa.
  15. Hipotik atau hak tanggungan yang didaftarkan di kantor pertanahan setelah tanah disita maka tidak mempunyai kekuatan hukum.
  16. Suatu pelelangan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.
  17. Dalam hal terjadi kecurangan atau pelelangan dilaksanakan dengan ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri.

Gugatan yang Kurang Pihak


Kaidah hukum:

Jual beli antara tergugat dengan orang ke-3 tidak dapat dibatalkan, tanpa di-ikut sertakan orang ke-3 tersebut sebagai tergugat dalam perkara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 938 K/Sip/1971

Terbit : 1973

Hal. 97-130

Jual Beli dengan Iktikad Tidak Jujur Batal


Kaidah hukum:

Jual beli tanah meskipun telah memenuhi procedur perundang-undangan Agraria namun harus dinyatakan batal, karena didahului dan disertai itikad-iktikad  yang tidak jujur.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 663 K/Sip/1971

Terbit : 1973

Hal. 58-87

Jual Beli Tanah Sengketa


Kaidah hukum:
Pendapat Pengadilan Tinggi bahwa jual beli persil sengketa yang dilakukan antara penggugat asal dengan ahli waris Jan Bas itu adalah sah tidak dapat dibenarkan karena:
Suatu perjanjian jual beli adalah sah bilamana benda yang menjadi obyek itu ada, dan tidak gugur ;
Sedangkan dalam hal ini pada saat dilakukannya perjanjian jual beli sengketa pada tgl. 21/2/1957 hak yang menjadi obyek dari perjanjian jual beli itu berada dalam keadaan gugur, sedang yang ada hanya baru terdapap kuasa dari Hakim untuk memperbaharui akte hak erfpacht yang berbeda dalam keadaan gugur itu, sehingga tidak dapat dikatakan merupakan suatu barang tertentu yang menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian jual beli menurut hukum hak atas tanah sengketa belum diserahkan kepada Penggugat asal sehingga belum pernah hak atas tanah itu berpindah kepadanya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 698 K/Sip/1969
Terbit : 1972
Hal. 210-377

Jual Beli Menurut Hukum Adat


Kaidah hukum:
Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut dan diikuti dengan cicilannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 475 K/Sip/1967
Terbit : 1970
Hal. 349

Kaidah hukum:
Jual beli adl sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalan K.U.H.Perdata atau Hukum Adat – i.c. – jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh seorang kepala kampung.

Syarat-syarat dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam K.U.H.Perdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 952 K/Sip/1974
Terbit : 1975
Hal. 81-85

Kaidah hukum:
Untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yg berwenang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 380 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 90-98