Posts Tagged ‘indonesia’

UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN


Abdullah Tri Wahyudi

Abstract

Human rights are a fundamental right or fundamental rights of existing and human beings, often called the human rights (human rights). So human rights are basic rights or the rights of human subjects brought from birth as a gift / gift of God Almighty. This right is fundamental in nature and is a natural right that can not be separated from and in human life.

Marriage is a basic human right that is rights to form families in marriage and with their particularities in the Marriage Act which regulates marriage, will result in their universality and particularity of human rights in the regulation of marriage in Indonesia.

Universality and particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage. So this study can answer the question about how the universality of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage and how the particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage.

http://ejournal.iain-surakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/82/0

Koleksi Uang Kuno


REKOR MURI


REKOR MURI
KONSULTASI GRATIS 100 ADVOKAT DI CITY WALK SOLO

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip negera hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh harena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disampng lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advolat salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Berangkat dari pemikiran diatas, dan juga bertepatan dengan semangat menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-63, Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Surakarta mengadakan kegiatan berupa sosialisasi upaya penegakan hukum, kebenaran, keadilan dan hak Asasi Manusia sebagai wujud bakti Advokat Indonesia untuk masyarakat serta pembaharuan hukum Nasional dengan mengadakan Konsultasi Hukum Gratis 100 Advokat Kongres Advokat Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk:
1. Memerdekakan masyarakat dari buta hukum.
2. Memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak Fundamental mereka didepan hukum.
3. Memasyarakatkan Profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum disamping Polisi, Jaksa dan Hakim.

Konsultasi hukum gratis 100 Advokat Kongres Advokat Indonesia dilakukan oleh Advokat yang berasal dari berbagai propinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Jawa Barat, Jakarta. Dan dihadiri Advokat Senior Indonesia : Dr.Todung Mulya Lubis,SH.,LLM., Dr. Teguh Samudra, SH.,MH, DR. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si, dll bertempat di City Walk Jl. Slamet Riyadi Surakarta dicatat oleh MURI (Musium Rekor Indonesia) sebagai REKOR KONSULTASI GRATIS TERBANYAK OLEH 100 ADVOKAT.

Berita Foto.

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA


KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Advokat Sebagai Profesi

Profesi berasal dari bahasa Inggris, profession, yang mempunyai arti sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Pengertian lain profesi adalah suatu pekerjaan pelayanan:- penerapan seperangkat pengetahuan secara sistematis untuk mengatasi persoalan-persoalan , persoalan-persoalan tersebut termasuk ke dalam wawasan nilai-nilai utama yang mempunyai relevansi tinggi dalam masyarakat.

Menurut Soebijakto, untuk dapat disebut sebagai profesi diperlukan kriteria sebagai berikut.
1. pengetahuan.
2. keahian kemahiran.
3. mengabdi kepada kepentingan orang banyak.
4. tidak mengutamakan keuntungan materi.
5. adanya organisAsi atau asosiasi profesi.
6. pengakuan masyarakat.
7. kode etik.

Kalangan advokat mengartikan profesi dengan unsur-unsur:
1. harus ada ilmu hukum yang diolah di dalamnya;
2. harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas/hirarkis;
3. mengabdi pada kepentingan umum, mencari nafkah tidak menjadi tujuan.

Pengertian profesi advokat adalah suatu pekerjaan di bidang hukum yang didasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum; kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keahlian adalah suatu kecakapan khusus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman memadai berdasarkan pengakuan dari institusi resmi untuk menjalankan pekerjaan profesi advokat. Sumpah, ikrar atau komitmen diartikan sebagai janji profesi untuk memegang idealisme, moral dan integritas yang dimuat dalam kode etik profesi.

Pengertian Kode Etik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah:
1. ilmu tentag apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral;
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Pengertian lain tentang etika menurut Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa etika yang mengandung ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat mengenai:
1. apa yang baik dan apa yang buruk;
2. segala ucapan harus senantiasa berdasarkan hasil pemeriksaan tentang keadaan hidup dalam arti kata seluas-luasnya.

Pengertian kode etik mempunyai arti tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila, sikap, akhlak, berbudi luhur yang pelaksanaanya diserahkan atas keinsyafan dan kesadaran dirinya sendiri.

Kode etik dapat dibuat dan diberlakukan secara luas dan sempit. Kode etik dibuat dan diberlakukan secara luas adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moral dan susila dan diciptakan dan diberlakukan untuk seluruh umat manusia secara universal. Kode etik dalam arti sempit adalah etika yang diciptakan dan diberlakukan untuk golongan atau kelompok manusia dalam masyarakat.

Etika yang diberlakukan secara sempit inilah yang disebut sebagai etika profesi. Etika profesi diciptakan dan diberlakukan untuk kalangan profesi tertneu. Contohnya adalah etika profesi dokter berlaku untuk kalangan dokter, etika profesi akuntan berlaku bagi kalangan akuntan, etika profesi advokat berlaku bagi kalangan advokat.

Kode Etik Advokat

Kode etik advokat adalah Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 berdasarkan kesepakatan 7 (tujuh) organisasi advokat Indonesia yang terdiri dari:
1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
3. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI);
4. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
5. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
6. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
7. Himpunan advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

Selanjutnya organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia telah menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia dengan SURAT KEPUTUSAN
KONGRES ADVOKAT INDONESIA I TAHUN 2008 NOMOR: 08/KAI-I/V/2008
TENTANG KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
pada tanggal 30 Mei 2008.

PERMA No. 02 TAHUN 2008


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 02 TAHUN 2008

TENTANG

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, perlu dibuat pedoman bagi hakim Mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari’ah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah;

Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari’ah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4852;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941 Tambahan Lembaran Negara 4867;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

Pasal 1

1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN