Posts Tagged ‘hukuman’

Menambah Jenis Hukuman Yang Ditetapkan Dalam Pasal 10 KUHP Adalah Tidak Dibenarkan


Kaidah Hukum:
Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 59 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 27-32
No. 74 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 43

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Putusan Untuk Memperberat Hukuman Harus Disertai Alasan Yang Memperberat Pidana


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, akan tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 202 K/Pid/1990
Terbit : 1994
Hal. 31

Uang Pengganti Tidak Boleh Melebihi Dari Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi


Kaidah hukum:
“Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum bahwa uang pengganti yang dapat diwajibkan kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi untuk dibayar tidak boleh melebihi harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 620 K/Pid/1987
Terbit : 1987
Hal. 184

Hukuman Pasal 23 dan Pasal 36 UU No. 9 Tahum 1976


Kaidah hukum:
Pidana yang dijatuhkan karena tindak pidana pasal 23 (5) jo pasal 36 (5) sub b UU No.9 tahun 1976 haruslah kumulatif : pidana badan dan denda.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 76 K/Kr/1981
Terbit : 1984-2
Hal. 1-27

Tindak Pidana Ekonomi Dapat Dijatuhi Hukuman Bersyarat


Kaidah hukum:

Terhadap tindak pidana ekonomi dapat juga dijatuhkan hukuman bersarat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 462 K/Kr/1981

Terbit : 1984-1

Hal. 30-49

Ukuran Hukuman Adalah Wewenang Judex Facti


Kaidah hukum:
Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh UU, atau tidak / kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 553 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal.114-139

 

Kaidah hukum:
Mengenai ukuran hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti, yang tidak tunduk pada kasasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 53 K/Kr/1980
Terbit : 1981-1
Hal. 51-60

Dua Kejahatan Yang Saling Berkaitan Merupakan Satu Perbuatan dan Dikenakan Satu Hukuman


Kaidah hukum:
Karena selain tuduhan ke satu, telah terbukti pula tuduhan yang kedua, dalam amar putusan harus harus dicantumkan pula kwalifikasi kejahatan tuduhan kedua.
Perbuatan yang telah terbukti dilakukan terdakwa, menghasilkan dua kejahatan yang saling berkaitan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan dan karena itu dikenakan satu hukuman.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 432 K/Kr/1981
Terbit : 1982-2
Hal. 24-49