Posts Tagged ‘hakim’

Pertimbangan Hakim Yang Tidak Sempurna


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi masing-masing terdakwa;
Adalah tidak cukup pertimbangan pemberatan hukuman dengan hanya menyebutkan, bahwa terdakwa II mula-mula mungkir dan berbelit-belit dalam jawabannya, tetapi kenyataannya kemudan mengakui terus terang atas perbuatannya;
(Mahkamah Agung merubah hukuman bagi terdakwa I; dari 3 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan).

Iklan

Penilaian Pembuktian Adalah Wewenang Hakim Judex Facti


Kaidah hukum:
Keberatan penuntut kasasi, bahwa saksi-saksi tidak dihadapkan ke persidangan, tidak dapat diterima, karena hal tersebut adalah wewenang judex facti dalam menilai pembuktian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 242 K/Kr/1979
Terbit : 1981-2
Hal. 52-62

Hakim Bebas Menilai Barang Bukti


Kaidah hukum:

Hakim itu bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap bahan bukti.

Dalam hal ini bahan-bahan bukti yang dikumpulkan oleh Hakim dapat menimbulkan konklusi bahwa perbuatan yang dituduhkan itu dapat terbukti dari adanya material-material itu tidak bertentangan satu sama lain.

Tuduhan adalah jelas karena memuat perbuatan-perbuatan materiil yang dimaksud dalam pasal 263 (2) KUHP yaitu : “menggunakan atau menyuruh pengacaranya menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa-berupa invoerpas N0. 820/LT tgl 22 Maret 1967 dan No. 820/LT tgl Maret 1967”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 142 K/Kr/1975

Terbit : 1977-2

Hal. 26-30

Hakim Tidak Boleh Merubah Dalil Gugatan


Kaidah hukum:

Judex-facti tidak boleh merubah dalil gugatan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 334 K/Sip/1972

Terbit : 1973

Hal. 195-208

Hakim Tidak Perlu Mempertimbangan Tindak Pidana yang Tidak Didakwakan


Kaidah Hukum:

Tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa tertuduh tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar pasal 299 KUHP karena pasal 299 KUHP ternyata tidak dirumuskan dalam surat tuduhan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 92 K/Kr/1973

Terbit : 1976

Hal. 23-27

Hak Menguji Hakim (Ultra Petita)


Kaidah hukum:
MA berpendapat, bahwa walaupun Penggugat-penggugat asal tidak mengajukan dalam petitum, MA dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada.

Adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya pada obyek sengketa yang telah diajukan oleh para pihak, karena sering obyek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan Badan atau PTUN yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (ultra petita).

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 5 K/TUN/1992
Terbit : 1993
Hal. 243

Hakim Pidana Tidak Berwenang Menetapkan Ganti Rugi


Kaidah hukum:
Hakim pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 54 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 35-41