Posts Tagged ‘hak’

Permohonan Hak Atas Tanah


Kaidah hukum:
Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan “hak atas tanah” tanpa adanya sengketa atas hak tersebut

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1341 K/Sip/1974
Terbit : 1978-1
Hal. 240-248

Iklan

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum


Kaidah hukum:
“Bahwa pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU No.5 tahun 1960 dan sebagai pelaksanaan Pasal 18 UU No.5 tahun 1960, telah dikeluarkan UU No.20 tahun 1961 yg memberikan wewenang kepeda Presiden untuk mencabut hak seseorang atas tanah dengan dasar dan alasan untuk kepentingan umum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 103 K/TUN/1998
Terbit : 1999
Hal. 445

Lampau Waktu Tidak Menghapus Suatu Hak


Kaidah hukum:
Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 457 K/Sip/1974
Terbit : 1977-2
Hal. 84-89

Lamanya Menguasai Tanah Tidak Mengakibatkan Hilangnya Hak Milik


Kaidah hukum:
Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik ataupun hak menggarap dari pada orang lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 51 K/Sip/1975
Terbit : 1977-1
Hal. 117-121

Pencabutan Hak Berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Daerah Perang


Kaidah hukum:
Karena pencabutan hak atau penguasaan hak atas tanah sengketa dilakukan berdasarkan Perpu No. 23 tahun 1959 (L.N. tahun 1959/135) dengan surat keputusan Penguasa Perang Daerah, sedang penguasaan ini sampai pada saat berakhirnya keadaan bahaya pada tanggal 16 Desember 1960 belum terlaksana penyelesaiannya, maka seandainya Pemerintah Daerah masih tetap akan meneruskan tindakan Penguasa Perang Daerah tersebut, haruslah mengeluarkan keputusan mengenai penguasaan tanah ini.

Karena hal itu tidak dilakukannya, maka enam bulan setelah berakhirnya keadaan bahaya, tanah tersebut kembali pada statusnya semula, i.c. pada status hak milik penggugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1422 K/Sip/1974
Terbit : 1976
Hal. 84-89

Dalam Hukum Adat Hak Milik Atas Tanah Tidak Hapus Oleh Lewatnya Waktu/Kadaluwarsa


Kaidah hukum:
Dalam Hukum Adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 916 K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 107-111

Perbuatan Melawan Hukum


Kaidah hukum
Dalam hal tanah /rumah erfpacht-verponding sebelum berlakunya UU Pokok Agraria dijual oleh pemiliknya dengan akte Notaris, tetapi belum sampai dibalik atas nama pembeli, berarti penjual tanah melepaskan haknya atas tanah/rumah tersebut; maka dengan berlakunya UU Pokok Agraria statusnya menjadi tanah Negara, sehingga pemberian tanah tersebut sebagai hak pakai oleh Pemerintah kepada tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 635-K/Sip/1973
Terbit : 1975
Hal. 74-80