Posts Tagged ‘ekonomi’

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH


KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur tentang kewenangan absolut Peradilan Agama, kewenangan absolut/mutlak Peradilan Agama adalah di bidang:

– perkawinan;
– waris;
– wasiat;
– hibah;
– wakaf;
– zakat;
– infak;
– sodaqoh;
– ekonomi syari’ah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas kewenangan/kompetensi/kekuasaan mengadili Peradilan Agama bertambah, salah satunya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perkara ekonomi syari’ah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan penjelasan bahwa perkara ekonomi syari’ah meliputi:

a. bank syari’ah;
b. lembaga keuangan mikro syari’ah.
c. asuransi syari’ah;
d. reasuransi syari’ah;
e. reksa dana syari’ah;
f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
g. sekuritas syari’ah;
h. pembiayaan syari’ah;
i. pegadaian syari’ah;
j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
k. bisnis syari’ah.

Dalam perkara ekonomi syari’ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:
1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah terdiri dari:
– Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal;
– Buku II tentang Akad;
– Buku III tentang Zakat dan Hibah;
– Buku IV tentang Akuntansi Syari’ah.

Selengkapnya tentang KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH bisa di-“klik” di bawah ini.

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

Tindak Pidana Ekonomi Dapat Dijatuhi Hukuman Bersyarat


Kaidah hukum:

Terhadap tindak pidana ekonomi dapat juga dijatuhkan hukuman bersarat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 462 K/Kr/1981

Terbit : 1984-1

Hal. 30-49