Posts Tagged ‘dakwaan’

Dakwaan Alternatif


Kaidah hukum:
Isi dakwaan bersifat alternatif, meskipun yang tertulis adalah Kesatu dan Kedua, karena kejahatan yang didakwakan adalah sama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 606 K/Pid/1984
Terbit : 1985-2
Hal. 43-59

Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap (Kabur) Harus Batal Demi Hukum


Kaidah hukum:
Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/ kabur harus dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 492 K/Kr/1981
Terbit : 1983-1
Hal. 41-50

Kaidah hukum:
Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 808 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 74-104

Kaidah hukum:
Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 33 K/mil/1985
Terbit : 1985-2
Hal. 28-42

Dalam Dakwaan Alternatif Apabila Dakwaan Pertama Terbukti Dakwaan Kedua Tidak Perlu Dipertimbangkan Lagi


Kaidah hukum:
Karena dakwaan pertama (pasal 317 KUHP) dan dakwaan kedua (pasal 311 KUHP) adalah sejenis, dakwaan-dakwaan tersebut seharusnya bersifat alternatif.
Oleh karena itu, dengan telah terbuktinya dakwaan pertama, dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 86 K/Pid/1982
Terbit : 1983-1
Hal. 22-32

Terdakwa Dibebaskan Karena Dakwaan Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Karena dalam tuduhan II dituduhkan pasal 385 ke 1 KUHP yaitu tindak pidana mengenai a.l. “Indonesisch gebruiksrecht”, padahal tanah dalam perkara adalah tanah “eigendom”, tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan II tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 284 K/Kr/1979

Terbit : 1979-2

Hal. 1-12

Pengadilan Tinggi Harus Memeriksa Dakwaan Subsidair Apabila Dakwaan Primair Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Dalam hal ada dua tuduhan di mana tuduhan primair terbukti dan tuduhan primair itu dapat dibanding, maka kalau dalam Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuduhan primair tidak terbukti, Pengadilan Tinggi harus memutus juga tuduhan subsidiarnya ini termasuk perkara yang menurut pasal 6 ayat 1 UU No.1 Drt. Tahun 1951 tidak dapat di banding, karena Pengadilan Tinggi di sini bertindak selaku Hakim Pertama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 162 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 69-78

Terdakwa Bebas Dari Segala Tuduhan Karena Unsur Pidana Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Karena unsur- tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, terdakwa seharusnya “dibebaskan dari segala tuduhan” dan tidak “dilepaskan dari tuntutan hukum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 163 K/Kr/1975

Terbit : 1977-2

Hal. 39-46

Hakim Tidak Perlu Mempertimbangan Tindak Pidana yang Tidak Didakwakan


Kaidah Hukum:

Tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa tertuduh tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar pasal 299 KUHP karena pasal 299 KUHP ternyata tidak dirumuskan dalam surat tuduhan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 92 K/Kr/1973

Terbit : 1976

Hal. 23-27