Posts Tagged ‘beli’

Pembatalan Jual Beli


Kaidah hukum:
Bagi pihak-pihak yang tunduk pada hukum barat, maka dalam hal ini terjadi wanprestasi dari satu pihak oleh sebab tidak membayar harga barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 704 K/Sip/1972
Terbit : 1974
Hal. 250-279

Iklan

Jual Beli dengan Iktikad Tidak Jujur Batal


Kaidah hukum:

Jual beli tanah meskipun telah memenuhi procedur perundang-undangan Agraria namun harus dinyatakan batal, karena didahului dan disertai itikad-iktikad  yang tidak jujur.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 663 K/Sip/1971

Terbit : 1973

Hal. 58-87

Jual Beli Tanah Sengketa


Kaidah hukum:
Pendapat Pengadilan Tinggi bahwa jual beli persil sengketa yang dilakukan antara penggugat asal dengan ahli waris Jan Bas itu adalah sah tidak dapat dibenarkan karena:
Suatu perjanjian jual beli adalah sah bilamana benda yang menjadi obyek itu ada, dan tidak gugur ;
Sedangkan dalam hal ini pada saat dilakukannya perjanjian jual beli sengketa pada tgl. 21/2/1957 hak yang menjadi obyek dari perjanjian jual beli itu berada dalam keadaan gugur, sedang yang ada hanya baru terdapap kuasa dari Hakim untuk memperbaharui akte hak erfpacht yang berbeda dalam keadaan gugur itu, sehingga tidak dapat dikatakan merupakan suatu barang tertentu yang menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian jual beli menurut hukum hak atas tanah sengketa belum diserahkan kepada Penggugat asal sehingga belum pernah hak atas tanah itu berpindah kepadanya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 698 K/Sip/1969
Terbit : 1972
Hal. 210-377

Jual Beli Menurut Hukum Adat


Kaidah hukum:
Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut dan diikuti dengan cicilannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 475 K/Sip/1967
Terbit : 1970
Hal. 349

Kaidah hukum:
Jual beli adl sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalan K.U.H.Perdata atau Hukum Adat – i.c. – jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh seorang kepala kampung.

Syarat-syarat dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam K.U.H.Perdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 952 K/Sip/1974
Terbit : 1975
Hal. 81-85

Kaidah hukum:
Untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yg berwenang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 380 K/Sip/1975
Terbit : 1976
Hal. 90-98