Posts Tagged ‘bebas’

Pembebasan Terlapor Tidak Dapat Dijadikan Dasar Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum


Kaidah Hukum:
Perbuatan melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib adalah hak setiap warga negara dan pembebasan Terlapor/Penggugat tidak menyebutkan Pelapor/Tergugat perbuatan melawan hukum.

Yurispudensi Mahkamah Agung
No. 505 K/Pdt/2011

Tanggal 31 Mei 2011

Putusan

 

Kaidah Hukum:

Ttindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penipuan, adalah hak dan karenanya bukanlah Perbuatan Melawan
Hukum yang dapat dituntut secara Perdata, walaupun yang dilaporkan tersebut
setelah diperiksa oleh Penyidik, dinyatakan dihentikan Penyidikannya karena
tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No.  2494 K/Pdt/2009

Tanggal 09 Juni 2010

Putusan

 

Iklan

Kasasi Tidak Dapat Diterima Karena Jaksa Tidak Dapat Membuktikan Putusan Pengadilan Adalah Putusan Bebas Murni


Kaidah hukum:
“Apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Di dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi/penuntut umum/jaksa tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian dan hal-hal yang sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas. Selain itu Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena bebas. Selain itu Mahkamah Agung tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi pemohon kasasi / penuntut umum/jaksa berdasarkan pasal 244 UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 449 k/Pid/1984
Terbit : 1988
Hal. 106

Terdakwa Bebas Karena Unsur Melawan Hukum Tidak Terbukti


Kaidah hukum:
Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 592 K/Pid/1984
Terbit : 1985-1
Hal. 1-20

Terdakwa Bebas Dari Segala Tuduhan Karena Unsur Pidana Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Karena unsur- tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, terdakwa seharusnya “dibebaskan dari segala tuduhan” dan tidak “dilepaskan dari tuntutan hukum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 163 K/Kr/1975

Terbit : 1977-2

Hal. 39-46

Putusan Bebas (Vrijpraak)


Kaidah hukum:

Putusan Pengadilan Tinggi adalah suatu “pembebasan dari tuduhan “ (vrijpraak), oleh karena dalam persidangan belum dibuktikan orang lain selain dari tertuduh berhak atas sawah dan gedung / bangunan yang dituduhkan telah digelapkan oleh tertuduh;

Maka berdasarkan pasal 16 UU Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1950 permohonan kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 16 K/Kr/1974

Terbit : 1976

Hal. 59-63

Kaidah hukum:
Jaksa terlebih dulu harus dapat membuktikan bahwa sebenarnya putusan Pengadilan Negeri tidak didasarkan atas pertimbangan, bahwa perbuatan yg dituduhkan tidak terbukti, akan tetapi kurang tepat dalam memberi sebutan dalam amar putusannya, yg seharusnya “lepas dari segala tuntutan hukum” menjadi “bebas”,
Dan karena ternyata Jaksa tidak dapat membuktikan hal itu dalam memori bandingnya, seharusnya Pengadilan Tinggi menyatakan permohonan banding Jaksa tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 60 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 80-113

 

Kaidah hukum:

Dalam hal putusan pidana mengandung pembebasan terhadap perbuatan yang didakwakan, menurut yurisprudensi, Jaksa seharusnya dalam memori mengemukakan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah lepas dari tuntutan hukum dengan alasan-alasan  hukumnya.

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 487 K/Pid/1982

Terbit : 1984-1

Hal. 56-93

 

 

 

Putusan Bebas (Vrijpraak) Tidak Dapat Diajukan Banding


Kaidah hukum:
Terhadap putusan pembebasan (vrijspraak) dalam perkara tindak pidana subversi dapat diajukan banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 28 K/Kr/1969
Terbit : 1975
Hal. 19-25

Kaidah hukum:

Terhadap perkara, dimana terdakwa / tertuduh dibebaskan dari segala tuduhan, tidak dapat diajukan banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 22 K/Kr/1970
Terbit : 1973
Hal. 426-466

Kaidah hukum:

Putusan yang mengandung pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh Jaksa, kecuali dapat dibuktikan dalam memori bandingnya bahwa pembebasan itu bukanlah pembebasan yang murni.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 19 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 203-216

Kaidah hukum:

Karena putusan Pengadilan Negeri adalah suatu pembebasan murni, berdasarkan pasal 6 (2) UU No. Drt. Tahun 1951 terhadap putusan itu tidak dapat diajukan banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 122 K/Kr/1979

Terbit : 1980-1

Hal. 84-96

Kaidah hukum:

Permohonan banding Jaksa terhadap putusan mengenai tuduhan II sudsidiair berdasarkan pasal 6 (2) UU No.1 Drt 1951 seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi disebabkan putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan “bebas murni” , yaitu karena unsure “niat” untuk memiliki barang-barang itu tidak dapat dibuktikan oleh Pengadilan Negeri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 58 K/Kr/1974

Terbit : 1976

Hal. 1-10

Kaidah hukum:
Meskipun terdakwa hanya banding sepanjang menyangkut barang bukti, tetapi krn putusan Pengadilan Negeri berisi pembebasan dari segala tuduhan, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 405 K/Kr/1980
Terbit : 1981-1
Hal. 39-46

Kaidah hukum:
Terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni, hal mana harus diuraikan oleh Jaksa dalam memori banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 119 K/Pid/1982
Terbit : 1983-1
Hal. 65-84

Barang Bukti Dikembalikan kepada Terdakwa


Kaidah hukum:
Dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 87 K/Kr/1970
Terbit : 1971
Hal.