Posts Tagged ‘bangunan’

Menambah Jenis Hukuman Yang Ditetapkan Dalam Pasal 10 KUHP Adalah Tidak Dibenarkan


Kaidah Hukum:
Menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 59 K/Kr/1969
Terbit : 1969
Hal. 27-32
No. 74 K/Kr/1969
Terbit : 1970
Hal. 43

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Kaidah hukum:
Perintah kepada Jaksa untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut ditiadakan, karena hakim pidana tak berwenang menjatukan putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 151 K/Pid/1982
Terbit : 1983-2
Hal. 1-23

Sita Terhadap Rumah Tidak Berarti Termasuk Tanahnya Secara Hukum


Kaidah hukum:

  1. Yang disita oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Maret 1971 adalah  sebuah rumah dan berikut bengkel di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 458;  meskipun berdasarkan hukum Barat tanah dan rumah diatasnya disebut “onroerend goed”, hal ini tidak berarti bahwa secara hukum tidak dapat diadakan pemisahan antara tanah dan rumah diatasnya;  sitaan terhadap rumah tidak berarti termasuk tanahnya secara hukum, melainkan harus tegas dinyatakan sitaan atas tanah dan rumah yang berada diatasnya.
  2. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena mengambil kesimpulan hukum bahwa pembantah mengetahui benar keadaan barang sengketa sebelum dibelinya tanpa memberikan alasan-alasan hukumnya. Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi terdapat suatu kontradiksi karena setelah mempertimbangkan tanah dan rumah tidak terpisahkan oleh suatu hak apapun, kemudian berpendapat bahwa terhadap rumah sengketa (saja) Penggugat untuk kasasi adalah pembantah/ terbanding yang tidak baik.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1205 K/Sip/1973
Terbit : 1977-1
Hal. 46-52

Surat Pembongkaran Bangunan Yang Tidak Sah


Kaidah hukum:
Karena penguasaan tanah dan bangunan seperti yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 10 April 1964 No. S.K. /9/KA/64 pada hakekatnya adalah pencabulan hak, yaitu dalam surat keputusan itu ditegaskan, bahwa wewenang penguasaan itu meliputi pula wewenang untuk mengosongkan tanah dan bangunan dari para pemakai atau penghuninya serta ongkos bangunan-bangunan yang perlu disingkirkan; maka keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut harus dengan segera diikuti dgn keputusan Presiden mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu (pasal 6 ayat 2 UU No. 20 tahun 1961); sedangkan keputusan yang dimaksud mengenai hal ini tidak pernah dikeluarkan sampai saat ini, yang mana adalah suatu keharusan /syarat mutlak;
Sehingga surat perintah Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta Raya tanggal 29 Maret 1973 No. 229/Spb/T/T/1973 tentang pembongkaran bangunan penggugat di atas tanah itu adalah batal dan tidak sah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 1631 K/Sip/1974
Terbit : 1975
Hal. 65-73