Posts Tagged ‘banding’

Sita Jaminan Masih Melekat Karena Ada Upaya Banding


Kaidah hukum:
Walaupun putusan PTUN antara lain Amarnya mengangkat Sita Jaminan, akan tetapi karena penggugat menyatakan banding, maka status Sita Jaminan masih tetap melekat pada tanah tersebut.
Penggugat sebagai pemegang hak dan menguasai tanah tersebut secara fisik seharusnya mendapat prioritas Hak Guna Bangunan, karena pengurus Yayasan Al-Ihsan yg menjual tanah tersebut kepada Andrianto Gunawan keabsahan kepengurusannya masih sedang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan masih dalam taraf pemeriksaan tingkat banding.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 01 K/TUN/1996
Terbit : 1997
Hal. 473

Iklan

Putusan Praperadilan Tidak Dapat Diajukan Banding


Kaidah hukum:
Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali mengenai putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir pada Pengadilan Tinggi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 401 K/Pid/1983
Terbit :1984-2
Hal. 70-78

PengadilanTinggi Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Terdakwa Lain Yang Tidak Banding


Kaidah hukum:
Karena yang banding hanya terdakwa III, PengadilanTinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sejauh mengenai terdakwa I,II,IV dan VI.

Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 51 K/Pid/1982
Terbit : 1984-2
Hal. 40-69

Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Dilakukan Oleh Panitera Pengadilan Negegeri


Kaidah hukum:

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU No. 1 Drt. Tahun 1951 yang harus memberitahukan keputusan Pengadilan Tinggi kepada tertuduh adalah Panitera Pengadilan Negeri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 50 K/Kr/1974

Terbit : 1975

Hal. 55-58

Pengadilan Tinggi Harus Memeriksa Dakwaan Subsidair Apabila Dakwaan Primair Tidak Terbukti


Kaidah hukum:

Dalam hal ada dua tuduhan di mana tuduhan primair terbukti dan tuduhan primair itu dapat dibanding, maka kalau dalam Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuduhan primair tidak terbukti, Pengadilan Tinggi harus memutus juga tuduhan subsidiarnya ini termasuk perkara yang menurut pasal 6 ayat 1 UU No.1 Drt. Tahun 1951 tidak dapat di banding, karena Pengadilan Tinggi di sini bertindak selaku Hakim Pertama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 162 K/Kr/1979

Terbit : 1979-1

Hal. 69-78

Tidak Diberitahukannya Memori Banding Tidak Mengakibatkan Putusan Batal


Kaidah hukum:

Keberatan penuntut kasasi bahwa memori banding Jaksa tidak pernah dikemukakan kepadanya, tidaklah dapat diterima, karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan, lagipula dalam tingkat banding perkara ditinjau kembali secara menyeluruh.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 104 K/Kr/1977

Terbit : 1978-2

Hal. 60-79

Putusan Perdamaian Tidak Dapat Diajukan Banding


Kaidah hukum:

Terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding dan terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan pasti tidak mungkin diadakan keputusan perdamaian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 1038/K/Sip/1972

Terbit 1973

Hal. 225-240